Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

A+
A-
208
A+
A-
208
Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

PANDEMI Covid-19 telah membuat aktivitas ekonomi bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat membuat sektor usaha pada bidang digital berkembang sangat pesat.

Kondisi tersebut tentu menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Peluang yang dimaksud menyangkut pemajakan terhadap sektor yang berkaitan dengan bidang digital, terutama atas cross border digital transaction.

Ada peningkatan signifikan atas pendapatan baik pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, pemajakan dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendanai pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Ketentuan mengenai pajak digital di Indonesia baru diatur dalam Perpu 1/2020. Dalam beleid tersebut ada pengaturan pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga pajak transaksi elektronik (PTE).

Saat ini, baru PPN PMSE yang sudah diterapkan seiring dengan diterbitkannya PMK 48/2020 pada tahun lalu. Sementara itu, aturan turunan untuk pelaksanaan pengenaan PPh PMSE dan PTE masih belum ditetapkan pemerintah.

Pada 2020, transaksi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia sekitar Rp120 triliun. Potensi penerimaan PPN mencapai Rp12 triliun per tahun. Namun, karena belum semua perusahaan digital menjadi pemungut PPN, penerimaan yang dihimpun baru Rp2,1 triliun.

Belum maksimalnya penerimaan pajak dari perusahaan pada bidang digital dikarenakan aturan-aturan yang ada tidak memberikan hak pemajakan bagi yuridiksi pasar tanpa adanya kehadiran fisik. Kondisi ini tidak menguntungkan yuridiksi pasar seperti Indonesia.

Aturan teknis mengenai PPh PMSE serta PTE tidak kunjung diterbitkan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih memilih untuk menunggu tercapainya konsensus global sebelum mengeluarkan aturan teknis atas jenis pajak tersebut.

Konsensus Global

RENCANA penerapan kebijakan pajak digital berbasis konsensus global, yang telah tertuang dalam Pilar 1 Unified Approach proposal pajak OECD, sangat didukung karena akan diterapkan melalui konsensus multilateral.

Dalam pembahasan terakhir, ruang lingkup Pilar 1 tidak lagi dibatasi pada sektor ekonomi digital seperti Automated Digital Services (ADS) dan Consumer Facing Businesses (CFB). Kebijakan pajak akan diberlakukan atas seluruh korporasi multinasional yang memenuhi threshold peredaran bruto global diatas €20 miliar dan profitabilitas laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto di atas 10%.

Setelah 7 tahun penerapan, threshold peredaran bruto global tersebut akan diturunkan menjadi €10 miliar. Adapun korporasi multinasional yang bergerak di bidang jasa keuangan dan industri ekstraktif dikecualikan dari kebijakan dalam Pilar 1 ini.

Apabila korporasi multinasional tersebut memperoleh penghasilan minimal sebesar €1 juta dari yurisdiksi pasar atau sebesar € 250 untuk yuridiksi pasar dengan produk domestik bruto (PDB) di bawah €40 milliar, hak pemajakan akan direalokasikan kepada yurisdiksi pasar.

Adapun realokasi dilakukan dengan tidak lagi menggunakan prinsip arm's length principle. Realokasi menggunakan formula pada Pilar 1, yaitu sebesar 20% hingga 30% dari residual profit korporasi multinasional.

Residual profit adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%. Sebagai contoh, bila laba global suatu korporasi multinasional sebesar 12% maka residual profit yang berhak dipajaki yurisdiksi pasar adalah sebesar 2%.

Sebagai negara dengan pasar besar, Indonesia akan diuntungkan karena mendapat hak pemajakan atas laba yang diperoleh korporasi multinasional bila Pilar 1 resmi diimplementasikan. Pengenaan pajak tetap berjalan meskipun tidak ada bentuk usaha tetap (BUT) bersifat fisik di Indonesia.

Potensi penerimaan sangat besar. Berdasarkan pada data BKF dan DJP, Indonesia memiliki lebih dari 100 korporasi multinasional yang berpendapatan global lebih dari €20 miliar dan keuntungan lebih dari 10% sesuai dengan cakupan threshold Pilar 1.

Usulan Kebijakan

KONSENSUS atas Pilar 1 diproyeksikan tercapai pada Oktober 2021. Setelah itu, akan disiapkan multilateral instrument pada 2022 dan diimplementasikan pada 2023.

Oleh karena itu, dalam waktu yang relatif singkat, diperlukan cara untuk menjamin kepastian pajak. Penerapan Pilar 1 harus dibarengi dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang efektif mengantisipasi pajak berganda.

Pasalnya, penyelesaian sengketa pajak saat ini masih saja menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan aplikasinya, seperti Mutual Agreement Procedure yang tidak mewajibkan otoritas pajak untuk mencapai kesepakatan. Alhasil, rasio sengketa yang dapat diselesaikan sangat rendah.

Penerapan Pilar 1 harus didahului dengan kesepakatan tiap negara untuk membatalkan kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti digital services tax yang telah diterapkan di Inggris, India, Italia, dan sebagainya. Hal ini penting untuk meminimalisasi timbulnya pajak berganda.

Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan skema dalam Pilar 1, terutama mengenai porsi dan hak pemajakan. Unified approach yang kompleks akan menyulitkan implementasi, terutama pada negara-negara berkembang yang memiliki sistem administrasi pajak dan sumber daya relatif rendah.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, pajak digital, ekonomi digital, OECD, PPN PMSE, PTE, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Aturan Baru Desain Pita Cukai Tahun Depan, Begini Kata DJBC

Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:

‘Tax Center dan Akademisi Itu Posisinya Netral’

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak