Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Menakar Jurus Baru Insentif Properti

A+
A-
0
A+
A-
0

BULAN Juni lalu adalah bulan insentif untuk sektor properti, terutama segmen atas. Pada bulan itu terbit dua aturan yang memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final hunian mewah dan kenaikan batas (treshold) harga hunian mewah kena pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Penurunan PPh itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut PPh dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Sedangkan untuk kenaikan treshold-nya ada pada PMK No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Tarif PPh final hunian mewah turun dari 5% ke 1%. Kategori mewahnya juga naik dari Rp10 miliar dan luas >500 m2 untuk rumah, dan Rp10 miliar dan atau luas >400 m2 untuk apartemen menjadi masing-masing Rp30 miliar dan luas >400 m2 serta Rp30 miliar dan luas >150 m2.

Adapun untuk PPnBM hunian mewah, treshold-nya yang semula Rp10 miliar untuk apartemen, kondominium, town house strata title dan Rp20 miliar untuk rumah dan town house nonstrata title, kini digabungkan sekaligus dinaikkan menjadi Rp30 miliar.

Dua PMK ini adalah janji tahun lalu yang direalisasikan tahun ini. Dengan dua PMK itu pula, sektor properti kelas atas tentu mendapat angin. Apalagi, pemerintah juga telah memperpendek prosedur validasi PPh itu dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Di luar itu, ada kenaikan harga rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Kementerian Keuangan mengklaim berbagai insentif ini tidak akan menggerus penerimaan negara secara signifikan. Belanja pajaknya yang dihitung sekitar Rp208 miliar tentu tidak akan membuat jebol penerimaan. Pilihan kebijakan itu lebih pada stimulus untuk sektor properti.

Kami mencatat, stimulus untuk sektor properti sudah dimulai sejak 2015 ketika muncul Program Nasional 1 Juta Rumah. Stimulus itu diberikan karena sektor properti terus berada dalam tekanan. Pertumbuhannya minim, melaju terus di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Stimulus tersebut berlanjut dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PP ini menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan mendirikan rumah bagi masyarakat bawah.

Pada tahun yang sama, pemerintah merilis PP Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tarif baru PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tarif PPh final turun dari 5% ke 2,5%. Dari sisi perbankan, Bank Indonesia juga melonggarkan ketentuan uang muka kredit rumah.

Namun, semua insentif itu ternyata tidak cukup menggairahkan sektor properti. Kontribusi sektor real estate terhadap produk domestik bruto, yang pada 2014 mencapai 5,01% hingga kini terus menurun secara konsisten. Tahun lalu tinggal 3,58%, setelah sebelumnya di bawah 3%.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Pengaruhi Perhitungan Dana Insentif Daerah

Situasi ini terang mencerminkan melemahnya permintaan. Pada segmen properti atas misalnya, terlihat sudah ada kenaikan pasokan, tetapi penyerapannya juga menurun. Di sisi lain, bank juga masih berhati-hati menyalurkan kredit.

Harus diakui, ini adalah dampak dari situasi instabilitas makroekonomi yang penuh ketidakpastian. Itu berarti, ada persoalan yang lebih besar ketimbang berbagai insentif untuk sektor properti ini. Lalu, apakah insentif ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. (Bsi)

Baca Juga: Mulai Sekarang, Impor Bahan Baku Cetak Buku Bisa Bebas Bea & Pajak

Sedangkan untuk kenaikan treshold-nya ada pada PMK No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Baca Juga: Duh, Insentif Pajak untuk CPO Dibatalkan

Tarif PPh final hunian mewah turun dari 5% ke 1%. Kategori mewahnya juga naik dari Rp10 miliar dan luas >500 m2 untuk rumah, dan Rp10 miliar dan atau luas >400 m2 untuk apartemen menjadi masing-masing Rp30 miliar dan luas >400 m2 serta Rp30 miliar dan luas >150 m2.

Adapun untuk PPnBM hunian mewah, treshold-nya yang semula Rp10 miliar untuk apartemen, kondominium, town house strata title dan Rp20 miliar untuk rumah dan town house nonstrata title, kini digabungkan sekaligus dinaikkan menjadi Rp30 miliar.

Dua PMK ini adalah janji tahun lalu yang direalisasikan tahun ini. Dengan dua PMK itu pula, sektor properti kelas atas tentu mendapat angin. Apalagi, pemerintah juga telah memperpendek prosedur validasi PPh itu dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Baca Juga: Netralisasi Efek Perlambatan Ekonomi Global, Sri Mulyani Pakai APBN

Di luar itu, ada kenaikan harga rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Kementerian Keuangan mengklaim berbagai insentif ini tidak akan menggerus penerimaan negara secara signifikan. Belanja pajaknya yang dihitung sekitar Rp208 miliar tentu tidak akan membuat jebol penerimaan. Pilihan kebijakan itu lebih pada stimulus untuk sektor properti.

Kami mencatat, stimulus untuk sektor properti sudah dimulai sejak 2015 ketika muncul Program Nasional 1 Juta Rumah. Stimulus itu diberikan karena sektor properti terus berada dalam tekanan. Pertumbuhannya minim, melaju terus di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Stimulus tersebut berlanjut dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PP ini menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan mendirikan rumah bagi masyarakat bawah.

Pada tahun yang sama, pemerintah merilis PP Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tarif baru PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tarif PPh final turun dari 5% ke 2,5%. Dari sisi perbankan, Bank Indonesia juga melonggarkan ketentuan uang muka kredit rumah.

Namun, semua insentif itu ternyata tidak cukup menggairahkan sektor properti. Kontribusi sektor real estate terhadap produk domestik bruto, yang pada 2014 mencapai 5,01% hingga kini terus menurun secara konsisten. Tahun lalu tinggal 3,58%, setelah sebelumnya di bawah 3%.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Pengaruhi Perhitungan Dana Insentif Daerah

Situasi ini terang mencerminkan melemahnya permintaan. Pada segmen properti atas misalnya, terlihat sudah ada kenaikan pasokan, tetapi penyerapannya juga menurun. Di sisi lain, bank juga masih berhati-hati menyalurkan kredit.

Harus diakui, ini adalah dampak dari situasi instabilitas makroekonomi yang penuh ketidakpastian. Itu berarti, ada persoalan yang lebih besar ketimbang berbagai insentif untuk sektor properti ini. Lalu, apakah insentif ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. (Bsi)

Baca Juga: Mulai Sekarang, Impor Bahan Baku Cetak Buku Bisa Bebas Bea & Pajak
Topik : tajuk pajak, insentif, properti
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 05 September 2016 | 07:31 WIB
TAX AMNESTY
Senin, 15 Agustus 2016 | 16:20 WIB
TARIF PPh BADAN
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Kamis, 05 Januari 2017 | 12:54 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 22 Agustus 2016 | 16:01 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 07 Maret 2017 | 14:11 WIB
SELEKSI PEJABAT
Senin, 15 Agustus 2016 | 16:20 WIB
TARIF PPh BADAN
Senin, 10 Oktober 2016 | 20:01 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 06 Februari 2017 | 16:20 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 29 Juni 2017 | 08:02 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Senin, 25 Maret 2019 | 14:19 WIB
TAJUK
Terpopuler