Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

A+
A-
3
A+
A-
3
Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

HAMPIR seluruh otoritas pajak di berbagai negara memiliki persoalan yang sama, yaitu penghindaran dan pengelakan pajak. Namun, bentuk dan tingkatannya berbeda-beda.

Kebijakan pajak yang sukses diterapkan di suatu negara belum tentu efektif dengan hasil yang sama ketika diimplementasikan di negara lain. Atas kebijakan pajak yang sama, kepatuhan pajak dua negara bisa berbeda signifikan meskipun memiliki tingkat pembangunan yang setara, kebijakan ekonomi yang serupa, dan warisan budaya bersama. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Perihal keterkaitan antara penghindaran pajak, kepatuhan, dan hukum dibahas dalam buku yang berjudul “Tax Evasion and The Rule of Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile”.

Baca Juga: Pajak Sebagai Bentuk Perlawanan atas Kapitalisme

Buku yang terbit pada 2009 dan ditulis oleh Marcelo Bergman ini menjelaskan latar belakang Chili lebih berhasil daripada Argentina dalam mencapai kepatuhan pajak. Penulis menyajikan kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan kesenjangan dalam kepatuhan hukum dan kesesuaian dengan peraturan di dua negara tersebut.

Penulis menyatakan efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada penegakan hukum dan kepatuhan sukarela. Secara subjektif, setiap individu akan memahami sekaligus mematuhi konsep kepatuhan yang mereka yakini sendiri. Melalui buku ini, Bergman memberikan pemaparan cara suatu budaya kepatuhan sukarela muncul, bertahan, dan gagal diimplementasikan.

Terdapat tiga bahasan utama dalam buku ini. Pertama, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Kedua, wawasan tambahan tentang sifat hubungan antara demokrasi dan perpajakan. Ketiga, mekanisme undang-undang dan peraturan dapat secara efektif menghasilkan perubahan sosial dan politik di lingkungan masyarakat.

Baca Juga: Meletakkan Pondasi Empiris dalam Analisis Aliran Dana Gelap

Penghindaran pajak yang berujung pada ketidakpatuhan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi suatu negara. Perbedaan antara negara maju dan berkembang terlihat jelas pada tingkatan persoalan yang dihadapinya. Dalam buku ini, disebutkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) di negara anggota OECD lebih tinggi dibandingkan di Amerika Latin.

Lebih jauh lagi, di Amerika Latin, khususnya di Argentina dan Chili yang memiliki struktur, tarif pajak, dan mekanisme penegakan hukum yang serupa, ternyata mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Dalam hal ini, Chili lebih unggul dibandingkan di Argentina.

Berdasarkan penelitian penulis, lebih dari 85% wajib pajak di Argentina mengaku tidak jujur dalam melaporkan pajaknya. Sementara di Chili, hanya sedikit orang yang membayar pajak kurang dari 90% dari pajak terutangnya. Ketidakpatuhan pajak penghasilan di Argentina melebihi 50% dan di Chili diperkirakan kurang dari 35%. Selain itu, tingkat penggelapan pajak di Argentina juga jauh lebih tinggi.

Baca Juga: Menghubungkan Teori dengan Kebijakan Pajak

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan warga negara terhadap pajak dan otoritas pajak serta situasi politiknya. Wajib pajak di Chili menganggap otoritas pajak mereka memang memiliki kewenangan yang sah dan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pajak. Pemikiran seperti itu lah yang tidak dimiliki oleh wajib pajak Argentina.

Menjadi jelas, kepatuhan merupakan manifestasi dari kekuatan legitimasi dan penegakan hukum suatu negara. Chili hanyalah satu dari sedikit negara Amerika Latin yang menegakkan peraturan dengan tegas dan menghargai perspektif berbagai pihak. Di sisi lain, penghindaran pajak hanyalah salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan warga negara Argentina.

Secara teori, negara-negara yang tidak menegakkan norma dan melanggar hukum secara konsisten akan mendorong pembentukan kebiasaan tidak patuh. Negara ini akan menghadapi kesulitan besar dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak.

Baca Juga: Genjot Kepatuhan Dengan Gerakan Menabung Pajak, Seperti Apa?

Sebaliknya, negara yang mampu membentuk aturan hukum yang efektif – sehingga warga negaranya menaati aturan tersebut – juga akan memiliki tingkat kepatuhan pajak dan pengembangan kebijakan fiskal yang lebih baik. Artinya harus adanya anggapan yang baik dan kesesuaian pandangan antara pemerintah dan wajib pajak.

Banyak hal menarik dan dapat dipelajari dalam buku ini. Penulis mampu memberikan berbagai perspektif terkait dua fenomena kepatuhan pajak di Argentina dan Chili yang disertai data serta penjelasan komprehensif dan mudah dipahami.

Buku ini dapat menjadi pertimbangan dalam memahami perilaku sosial masyarakat dan kaitannya dengan upaya membentuk kebijakan yang efektif. Tertarik membacanya? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*

Baca Juga: Perlakuan PPN atas Barang-Barang Ini Bakal Disederhanakan, Apa Saja?

Topik : buku, buku pajak, kepatuhan pajak, penegakan hukum, kebijakan pajak, DDTC Library
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 Juli 2020 | 15:17 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 17 Juli 2020 | 09:45 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH