UNI EMIRAT ARAB

Masuk Blacklist Uni Eropa, Berikut Respons Negara Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2017 | 17:27 WIB
Masuk Blacklist Uni Eropa, Berikut Respons Negara Ini

Wakil Sekretaris Kementerian Keuangan UEA Younis Haji Al-Khouri

ABU DHABI, DDTCNews – Uni Emirat Arab (UEA) tidak menyangka akan masuk daftar hitam negara surga pajak versi Uni Eropa. Namun, sejumlah janji perbaikan sistem perpajakan tetap digaungkan negara kaya di Timur Tengah itu.

“Kami telah bekerja untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi terkait pajak,” kata Wakil Sekretaris Kementerian Keuangan UEA Younis Haji Al-Khouri dilansir gulfnews.com, Senin (11/12).

Sebelumnya, pemerintah UEA mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekagetan dan kekecewaannya karena masuk daftar hitam negara surga pajak. Ke depannya, sejumlah perbaikan dijanjikan sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan keuangan dan pertaturan pajak internasional.

Baca Juga:
Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

“Kami berharap dapat melangkah ke tahap berikutnya dalam kerja sama dengan Uni Eropa mengenai isu penting terkait peraturan perpajakan,” tambah Younis.

Dia merinci bahwa saat ini negaranya tengah melakukan reformasi keuangan. Ditargetkan reformasi tersebut akan selesai pada bulan Oktober 2018.

Poin penting dalam reformasi keuangan itu adalah penerapan standar minimum dari kesepakatan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terkait praktik penghindaran pajak dan penggerusan basis pajak (BEPS). Perangkat hukum ini seperti target yang diungkapkan akan selesai tahun depan dan efektif diratifiksi pada bulan Maret 2019.

Baca Juga:
Pemerintah Terapkan Skema TRQ Atas Sejumlah Barang Impor Asal UAE

Dengan selesainya ageda reformasi dalam negeri tersebut dia meyakini nama UEA dapat dihilangkan dari daftar hitam negara surga pajak. Ditambah lagi, selama ini pemerintahannya selalu terbuka dengan Uni Eropa dalam hal informasi keuangan.

“Sejak awal 2017, UEA telah bekerja secara transparan dengan mitra Uni Eropa untuk memastikan bahwa kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kami melakukan reformasi sejalan dengan nilai dan praktik terbaik internasional,” tutupnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 10:30 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Senin, 11 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Terapkan Skema TRQ Atas Sejumlah Barang Impor Asal UAE

Selasa, 05 September 2023 | 13:30 WIB PMK 88/2023

PMK Baru! Aturan Pengenaan Tarif Preferensi Atas Impor Barang dari UAE

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya