KOTA SAMARINDA

Masih Rancu, Nomenklatur Pajak Perhotelan akan Diatur

Redaksi DDTCNews
Jumat, 24 Maret 2017 | 12.03 WIB
Masih Rancu, Nomenklatur Pajak Perhotelan akan Diatur
Acar Diskusi Dinas Pariwisata Samarinda bersama PHRI, Selasa (21/3). (Foto: KlikSamarinda)

SAMARINDA, DDTCNews – Dinas Pariwisata (Dispar) Samarinda menggelar diskusi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda guna membahas pajak perhotelan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Samarinda Muhammad Faisal mengatakan diskusi kali ini bertema nomenklatur jasa akomodasi di Samarinda yang berkenaan dengan kejelasan peraturan pajak perhotelan.

“Program yang sudah berjalan 3 tahun ini kembali kami gelar mengawali tahun 2017 di Hotel Grand Kartika Samarinda. Kali ini mengambil tema mengenai nomenklatur jasa akomodasi di Kota Samarinda sehingga ke depan ada aturan yang jelas mengenai hal ini serta perihal pajak perhotelan,” ujarnya di Samarinda, Selasa (21/3).

Menurutnya berbagai istilah homestay, guest house, wisma, maupun lainnya masih dinilai rancu. Kerancuan ini mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dalam operasional homestay dan lainnya, sehingga beberapa hal miskomunikasi yang terjadi dalam urusan perizinan dapat segera diharmonisasi.

Dalam diskusi tersebut Dispar Samarinda banyak catatan, saran, usul dan kritik yang disampaikan oleh peserta acara tersebut, khususnya dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti segera.

Faisal mengakui pentingnya kebersamaan untuk menghadapi tantangan di situasi ekonomi yang mengalami perlambatan dan turunnya tingkat hunian hotel, serta mengatasi beberapa perkembangan dalam persoalan pajak hotel.

Seperti dilansir Kliksamarinda, upaya sinergi seluruh stakeholder di sektor perhotelan dan kepariwisataan secara umum perlu dilakukan untuk menghadapi masa sulit sekarang ini dengan kreativitas, saling sinergis program kerja, dan meningkatkan promosi bersama.

“Narasumber tamu kami mengundang Kepala Badan Pendapatan Daerah Hermanus Barus, dan Kepala Badan Perizinan, serta ada undangan khusus sebagai peninjau dari Dinas Pariwisata Propinsi Kaltim. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sehingga beberapa hal yang kurang jelas dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.” pungkas Faisal. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.