AKUNTABILITAS KEUANGAN

Mahfud MD Jamin Prosedur Audit BPK Mudah, Kalau..

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 Februari 2021 | 13:01 WIB
Mahfud MD Jamin Prosedur Audit BPK Mudah, Kalau..

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan proses bisnis yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan dana penanganan pandemi Covid-19 tidak akan memberatkan kementerian/lembaga jika tidak ada niat melakukan korupsi. (ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra)

JAKARTA, DDTCNews - Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan proses bisnis yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan dana penanganan pandemi Covid-19 tidak akan memberatkan kementerian/lembaga jika tidak ada niat melakukan korupsi.

Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam acara entry meeting pemeriksaan laporan keuangan K/L bidang Polhukam di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK.

Dia kemudian menyinggung minimnya serapan bantuan sosial (bansos) pada awal masa pandemi yang berujung kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga:
Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Pada saat itu, dia mendapatkan laporan dari menteri sosial bahwa eksekusi belanja bansos terhambat akibat rumitnya prosedur administrasi pertanggung jawaban oleh BPK. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan bertemu langsung dengan pimpinan BPK.

"Ketika awal pandemi Mensos datang bilang 'kami ada dana banyak tapi sulit menyalurkan karena administrasi pertanggung jawaban BPK terlalu rumit'," katanya dalam acara entry meeting pemeriksaan di lingkungan AKN I BPK, Kamis (4/2/2021).

Mahfud kemudian melanjutkan klaim prosedur administrasi yang rumit tersebut dibantah oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Menurutnya, sepanjang mematuhi aturan perundang-undangan maka tidak ada masalah jika pemerintah melakukan realokasi belanja APBN 2020.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Karena itu, ia meminta belanja bansos terutama dalam penyaluran kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak lagi ditunda Kemensos. Sampai akhirnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada menteri sosial karena diduga melakukan korupsi dalam penyaluran bansos.

"Jadi cerita Bansos di awal pandemi yang disebut rumit itu tahu-tahu OTT menterinya. Ini (belanja penanggulangan pandemi) sebenarnya tidak rumit, yang penting diselenggarakan dengan baik dan bukan mencari cara untuk korupsi," terangnya.

Mantan Ketua MK ini juga menambahkan agar K/L yang berada di naungan AKN I BPK kooperatif dalam kegiatan pemeriksaan laporan keuangan. Menurutnya, proses audit tidak perlu menjadi kekhawatiran K/L selama patuh terhadap aturan dan tidak memiliki niat merugikan keuangan negara.

Baca Juga:
Realisasi Belanja Bansos Naik 220,85% pada Januari 2024, Data Kemenkeu

Dia menyebutkan pada tahun lalu, terdapat 3 fokus penggunaan anggaran pada K/L di bidang Polhukam. Ketiga fokus tersebut adalah penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Berikutnya belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Terakhir menjamin terciptanya stabilitas sosial di masyarakat dengan penyaluran belanja bansos.

"Sebenarnya pemeriksaan itu yang penting benar secara formil dan materiil. Kalau formal dipenuhi dan materiilnya supaya ditunjukan bahwa itu benar," papar Mahfud MD. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Minggu, 10 Maret 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Sosialisasikan Antikorupsi, KPP Imbau Wajib Pajak Tak Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi