BERITA TERKINI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor.
JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 mengatur nomor induk kependudukan (NIK) mulai digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk layanan administrasi oleh pihak lain yang mensyaratkan NPWP.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan NIK masih belum bisa digunakan sebagai NPWP untuk kepentingan tersebut mengingat proses integrasi NIK dengan NPWP dilakukan secara bertahap.
"Proses integrasi NIK dengan NPWP masih dilakukan secara bertahap dan digunakan dalam layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023," katanya, Jumat (9/9/2022).
Dengan demikian, lanjut Neilmaldrin, NIK baru akan digunakan secara penuh sebagai NPWP untuk kepentingan administrasi oleh pihak lain selain DJP mulai 1 Januari 2024.
Merujuk pada Pasal 11 PMK 112/2022, layanan administrasi yang nantinya mewajibkan penggunaan NIK sebagai NPWP antara lain layanan pencairan dana pemerintah, ekspor-impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya, pendirian badan usaha dan izin usaha, layanan administrasi pemerintahan selain oleh DJP, serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
Guna mendukung penggunaan NIK sebagai NPWP dalam layanan administrasi oleh pihak lain, DJP akan memberikan layanan kepada pihak lain dalam melakukan pemadanan antara NPWP format 15 digit dan NIK.
Kemudian, pemadanan NPWP format 15 digit dan NPWP format 16 digit bagi wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi bukan penduduk. Lalu, pemadanan antara NPWP cabang dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU).
Pelayanan yang diberikan DJP guna membantu pihak lain melakukan pemadanan antara lain adalah pemberian NPWP 15 digit, NPWP cabang, dan nama wajib pajak.
Bila sistem administrasi pihak lain masih belum siap, dirjen pajak atas nama menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penerapan NIK sebagai NPWP.
Sebagai informasi, NIK secara resmi dapat digunakan sebagai NPWP terhitung sejak 14 Juli 2022 seiring dengan terbitnya PMK 112/2022. Meski demikian, NIK saat ini hanya dapat digunakan secara terbatas.
NIK baru dapat digunakan untuk login DJP Online dan melengkapi identitas pembeli dalam faktur pajak. (rig)
