PEREKONOMIAN INDONESIA

Lakukan Transformasi Ekonomi, Ini 5 Tantangan Versi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 September 2019 | 17:02 WIB
Lakukan Transformasi Ekonomi, Ini 5 Tantangan Versi Pemerintah

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih melakukan transformasi ekonomi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terdapat lima tantangan yang dihadapi untuk mengubah wajah perekonomian nasional.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya transformasi ekonomi dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, regulasi. Menurutnya, regulasi masih menjadi tantangan untuk memperluas peluang usaha, terutama pada aturan terkait ketenagakerjaan, investasi, dan perdagangan.

“Regulasi masih ada yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi penciptaan dan pengembangan bisnis,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga:
Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Kedua, masih rendahnya kualitas institusi pemerintah. Dia menuturkan aspek ini menyebabkan beberapa implikasi negatif bagi perekonomian nasional.Kualitas institusi yang rendah disebutnya, rawan terjadi praktik manipulatif seperti korupsi.

Implikasi lainnya adalah membuat lemahnya koordinasi antarkebijakan. Ketiga, tantangan dari sisi kebijakan fiskal. Tantangan ini menyangkut masih rendahnya penerimaan perpajakan untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat, pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tantangan ini. disebutnya, membuat konektivitas antarwilayah dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal. Kelima, menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dari sisi pendidikan dan keahlian.

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

“Infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama perbaikan," ungkapnya.

Susiwijono mengatakan kelima tantangan tersebut coba dijawab pemerintah dengan lima pilar kebijakan untuk melakukan transformasi ekonomi. Lima pilar kebijakan itu dimulai dengan pertama, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.

Kedua, melakukan kebijakan pemerataan ekonomi dan kebijakan. Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Keempat, melakukan peningkatan kualitas SDM dan efisiensi pasar tenaga kerja. Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kelima pilar yang dibangun tersebut akan saling berkaitan untuk membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Jumat, 12 April 2024 | 14:00 WIB LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara