Berita
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lakukan Evaluasi, Sri Mulyani Pastikan Tak Hapus Restitusi Dipercepat

A+
A-
2
A+
A-
2
Lakukan Evaluasi, Sri Mulyani Pastikan Tak Hapus Restitusi Dipercepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan fasilitas restitusi dipercepat tidak akan dihapus.

Evaluasi pemberian fasilitas pengembalian pendahuluan pajak atau restitusi dipercepat, sambungnya, dilakukan untuk mengetahui penyebab tingginya pencairan restitusi di tengah tidak terlalu signifikannya pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Enggak [dihapus]. Kita lihat saja, evaluasi,” kata Sri Mulyani di kampus Universitas Indonesia, Salemba Senin (3/2/2020).

Baca Juga: DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR pekan lalu, Sri Mulyani mengonfirmasi adanya penahanan pencarian restitusi pada akhir tahun lalu. Hal ini diungkapkan saat menanggapi pernyataan anggota DPR terkait keluhan pelaku usaha yang mengalami kesulitan pencairan restitusi pada kuartal IV/2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan pada semester II idealnya laju pertumbuhan restitusi kembali normal. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi pada tahun lalu. Dugaan penyalahgunaan fasilitas kemudian muncul.

Sri Mulyani mengatakan hampir semua sektor usaha strategis telah menikmati fasilitas restitusi dipercepat, sejak diluncurkan pada 2018. Menurutnya, pertumbuhan restitusi sepanjang 2019 mencapai 21%.

Baca Juga: Bertambah Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 6 Pemungut PPN Produk Digital

Perdagangan menjadi sektor yang paling menikmati restitusi, yaitu sebanyak 32,4%. Sementara itu, restitusi di sektor manufaktur hanya sebesar 18%. Adapun penerimaan PPN dalam negeri pada tahun lalu hanya tumbuh 3,71%.

Ditjen Pajak (DJP) akan mulai mengevaluasi (post audit) pelaksanaan fasilitas restitusi dipercepat dengan sistem compliance risk management (CRM). Dengan sistem itulah, DJP akan bisa mengetahui kepatuhan para wajib pajak yang mendapat restitusi dipercepat.

DJP juga bisa mengukur efektivitas restitusi dipercepat terhadap pertumbuhan sektor usaha yang menikmati fasilitas tersebut. Baca Kamus Pajak ‘Apa Itu Restitusi Dipercepat?’. (kaw)

Baca Juga: Percepat Implementasi CRM, Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Baru

Topik : restitusi, restitusi pajak, restitusi dipercepat, CRM, DJP, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:57 WIB
KANWIL DJP SUMSEL BABEL

7 KPP Lakukan Sita Serentak Aset Wajib Pajak

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021 Capai 7,07%

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak