STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KSSK Gelar Rapat Koordinasi Setelah Aksi 22 Mei, Ini Hasilnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 Mei 2019 | 15:26 WIB
KSSK Gelar Rapat Koordinasi Setelah Aksi 22 Mei, Ini Hasilnya

Suasana konferensi pers KSSK. 

JAKARTA, DDTCNews – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan tensi politik yang memanas di dalam negeri – termasuk eskalasi kericuhan dalam dua hari terakhir -- tidak signifikan memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaku usaha dan investor sudah mengantisipasi proses politik pada tahun ini. Dengan demikian, menurutnya, kondisi yang terjadi tidak memengaruhi dunia usaha dalam menjalankan usaha hingga dan melakukan ekspansi.

“Investor dan pelaku usaha memahami terkait kegiatan Pemilu dan sudah diantisipasi, jadi tidak ada yang namanya element of surprise,” Katanya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (23/5/2019).

Baca Juga:
Menkeu: Target Pajak Masih Bisa Dicapai Meski Harga Komoditas Turun

Hasil Pemilu yang sudah sesuai ekspektasi tersebut, lanjut dia, dapat terlihat dari dengan ucapan selamat para pemimpin negara terkait kegiatan Pemilu. Kemudian, indikator makro ekonomi dan pasar keuangan juga terpantau stabil.

Selain itu, pelaku usaha di dalam negeri juga tidak banyak terpengaruh dinamika politik dalam beberapa waktu terakhir. Prospek ekonomi dinilai akan membaik di sisa kuartal tahun ini. “Ketika lihat indikator di dalam negeri sebenarnya lebih positif,” ungkapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut justru menyebut faktor eksternal sebagai faktor yang paling dominan dalam gejolak ekonomi belakangan ini. Depresiasi nilai tukar dan lesunya kinerja pasar saham banyak bersumber dari dinamika global yang kembali menghangat.

Baca Juga:
Ketidakpastian Global Tinggi, Jokowi Minta Koordinasi KSSK Diperkuat

Tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang meningkat, lanjut Sri Mulyani, manjadi faktor kejutan menjelang pertengahan tahun. Pasalnya, harapan terjadinya konsensus sudah terlihat sejak awal tahun ini.

"Kalau trigger awalnya adalah dari luar negeri, terutama dengan kebijakan yang cukup drastis dari pemerintah AS yang secara cepat membuat keputusan untuk menambah tarif terhadap Tiongkok. Sinyal itu membuat seluruh pasar saham dan obligasi di seluruh dunia terpengaruh, temasuk nilai tukar,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara