Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Kepri Nunggak Utang Rp785 miliar ke Pemda

A+
A-
0
A+
A-
0
Kepri Nunggak Utang Rp785 miliar ke Pemda

TANJUNG PINANG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau berhutang Rp785 miliar kepada daerah, yaitu kabupaten dan kota. Namun Pemprov dalam hal ini Gubernur belum memanggil seluruh kepala daerah kabupaten atau kota untuk membicarakan hal ini.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua berharap Gubernur Nurdin Basirun dapat segera duduk bersama semua kepala daerah untuk membicarakan utang penyaluran dana kas ke daerah.

“Seharusnya, Pak Gubernur sudah memanggil semua bupati dan wali kota untuk duduk membicarakan masalah ini. Namun, kami melihat hal ini belum dilakukan. Apa salahnya didudukkan dan dibicarakan,” kata Rudy, di Tanjung Pinang, Kamis (21/7).

Baca Juga: Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari

Rudy berharap Gubernur Nurdin bisa memberi penerangan soal utang ini. Termasuk soal kebutuhan daerah mengenai anggaran dari Pemprov Kepulauan Riau. Namun, jika hutang tersebut tetap dipaksakan untuk dibayarkan ke seluruh daerah, hal ini akan memberatkan Pemprov. Apalagi total anggaran Pemprov Kepulauan Riau hanya Rp3 triliun.

Sebaliknya, apabila dibayar lunas tahun ini, keuangan daerah akan stabil di tahun depan. Namun dampak signifikan akan nampak pada efektivitas kerja yang berkurang. Anggaran akan habis digunakan untuk membayar utang kepada daerah serta untuk rutinitas kerja Pemprov.

Sementara, jika utang tersebut dicicil, pemerintah daerah akan merasa keberatan. Maka dari itu, seperti dilansir dari batampos.co.id, Rudy melihat bahwa persoalan utang ini memang harus diselesaikan dengan bijaksana tanpa harus memberatkan pada satu sisi.

Baca Juga: Genjot Pajak Kendaraan, Pemerintah Sisir Para Penunggak Pajak

Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin mengatakan bahwa saat ini Kepri memiliki kewajiban utang yang belum dibayar sebesar Rp785 miliar. Kewajiban utang itu berasal dari bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak-pajak lainnya mulai tahun 2014-2016. (Bsi)

Topik : pajak kendaraan, kepulauan riau, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Mei 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN TANGERANG
Kamis, 14 Mei 2020 | 12:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 14 Mei 2020 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:20 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU