Kepri Nunggak Utang Rp785 miliar ke Pemda

TANJUNG PINANG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau berhutang Rp785 miliar kepada daerah, yaitu kabupaten dan kota. Namun Pemprov dalam hal ini Gubernur belum memanggil seluruh kepala daerah kabupaten atau kota untuk membicarakan hal ini.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua berharap Gubernur Nurdin Basirun dapat segera duduk bersama semua kepala daerah untuk membicarakan utang penyaluran dana kas ke daerah.

“Seharusnya, Pak Gubernur sudah memanggil semua bupati dan wali kota untuk duduk membicarakan masalah ini. Namun, kami melihat hal ini belum dilakukan. Apa salahnya didudukkan dan dibicarakan,” kata Rudy, di Tanjung Pinang, Kamis (21/7).

Rudy berharap Gubernur Nurdin bisa memberi penerangan soal utang ini. Termasuk soal kebutuhan daerah mengenai anggaran dari Pemprov Kepulauan Riau. Namun, jika hutang tersebut tetap dipaksakan untuk dibayarkan ke seluruh daerah, hal ini akan memberatkan Pemprov. Apalagi total anggaran Pemprov Kepulauan Riau hanya Rp3 triliun.

Sebaliknya, apabila dibayar lunas tahun ini, keuangan daerah akan  stabil di tahun depan. Namun dampak signifikan akan nampak pada efektivitas kerja yang berkurang. Anggaran akan habis digunakan untuk membayar utang kepada daerah serta untuk rutinitas kerja Pemprov.

Sementara, jika utang tersebut dicicil, pemerintah daerah akan merasa keberatan. Maka dari itu, seperti dilansir dari batampos.co.id, Rudy melihat bahwa persoalan utang ini memang harus diselesaikan dengan bijaksana tanpa harus memberatkan pada satu sisi.

Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin mengatakan bahwa saat ini Kepri memiliki kewajiban utang yang belum dibayar sebesar Rp785 miliar. Kewajiban utang itu berasal dari bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak-pajak lainnya mulai tahun 2014-2016.  (Bsi)