Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepala BKF: UU Cipta Kerja Jadi Modal Penting Pulihkan Ekonomi 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Kepala BKF: UU Cipta Kerja Jadi Modal Penting Pulihkan Ekonomi 2021

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos) 

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai UU Cipta Kerja akan menjadi modal penting dalam memulihkan ekonomi pada 2021.

Febrio mengatakan UU Cipta Kerja akan mendatangkan banyak investasi ke Indonesia dan memperbaiki kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Dia optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5% bisa tercapai.

"Untuk bisa pulih pada 2021, Undang-undang Cipta Kerja menjadi satu modal," katanya dalam Forum Merdeka Barat, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Febrio menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi 2020 menunjukkan konsumsi masyarakat, PMTB, dan ekspor berada pada zona negatif, sedangkan yang masih tumbuh positif hanya konsumsi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa kembali terkontraksi jika tiga kelompok penyumbang pertumbuhan itu masih negatif. Untuk itu, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mengerek kembali kinerja PMTB.

Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha mengenai rumitnya proses perizinan di Indonesia. UU Cipta Kerja juga akan mampu mendorong PMTB dengan kencang sehingga berbalik ke zona positif pada 2021.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Febrio meyakini investor akan beramai-ramai datang dan membuka usaha di Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan banyak lapangan kerja, termasuk mengerek peringkat kemudahan berusaha Indonesia dari saat ini tertahan pada peringkat 72 dan 73.

"Ini problem pertama kenapa ada omnibus law Cipta Kerja ini, bahwa memang karut marut perizinan harus diluruskan, harus benerin," ujarnya.

Febrio menyatakan Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja agar dapat terlaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari semula -1,1% hingga positif 0,2% menjadi -1,7% hingga -0,6%.

Khusus kuartal III/2020, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran -2,9% hingga -1%, yang menandai resesi setelah pada kuartal sebelumnya ekonomi terkontraksi -5,32%. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan
Topik : uu cipta kerja, persoalan perizinan, kepala BKF, kemenkeu, pertumbuhan ekonomi 2021, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Core Tax System DJP Bakal Bisa Nyambung ke Blockchain

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Perluas Advanced Pricing Agreement, Otoritas Ajak Wajib Pajak Diskusi

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak