Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kendaraan Ini Wajib Bayar Bea Masuk

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea Cukai mewajibkan kepada orang atau badan yang menerima pemindahtanganan kendaraan bermotor eks perwakilan negara asing dan badan internasional untuk membayar bea masuk dan pajak impor. Pajak tersebut terdiri dari PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPnBM Impor.

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Oza Olivia mengungkapkan hal ini dilakukan karena kendaraan bermotor milik perwakilan negara asing dan badan Internasional mendapat pembebasan bea masuk pada saat importasinya.

“Pemilik kendaraan bermotor eks kedutaan asing dan badan internasional yang saat importasinya bebas bea masuk, maka ia harus melunasi bea masuk dan pajak impornya,” papar Oza, Rabu (22/6).

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Untuk menghitung bea masuk dan pajak impor atas kendaraan bermotor tersebut, pemilik harus mengetahui informasi besaran nilai pabean, pembebanan tarif bea masuk, PPN, PPnBM Impor dan PPh pasal 22 terlebih dahulu.

Besaran nilai pabean diperoleh dengan cara mengalikan harga kendaraan bermotor dengan besaran penyesuaian atau faktor pengurang. Sedangkan informasi perubahan besaran tarif bea masuk dan pajak impor dapat diketahui melalui website resmi Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id.

Oza menambahkan besaran penyesuaian terdiri dari komponen tarif bea masuk, tarif PPN impor, tarif PPnBM Impor, tarif PPh pasal 22 Impor, dan biaya-biaya lain seperti biaya pemasaran, keuntungan, biaya penanganan barang impordan lain-lain, sejak barang impor dikeluarkan dari pelabuhan untuk dipasarkan di dalam negeri.

Baca Juga: Bea Cukai AS Sambangi Kantor Pusat DJBC, Ada Apa?

“Besaran penyesuaian ini dapat berubah apabila terjadi perubahan atas tarif bea masuk, tarif PPN Impor, tarif PPh pasal 22 Impor dan tarif PPnBM Impor,” jelasnya.

Terkait informasi nilai jual kendaraan bermotor, penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama dapat di cek di http://samsat-pkb.jakarta.go.id. Peraturan tersebut terus disesuaikan dengan data harga jual rata-rata kendaraan bermotor di pasaran dalam negeri berdasarkan bukti yang objektif dan terukur. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan

“Pemilik kendaraan bermotor eks kedutaan asing dan badan internasional yang saat importasinya bebas bea masuk, maka ia harus melunasi bea masuk dan pajak impornya,” papar Oza, Rabu (22/6).

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Untuk menghitung bea masuk dan pajak impor atas kendaraan bermotor tersebut, pemilik harus mengetahui informasi besaran nilai pabean, pembebanan tarif bea masuk, PPN, PPnBM Impor dan PPh pasal 22 terlebih dahulu.

Besaran nilai pabean diperoleh dengan cara mengalikan harga kendaraan bermotor dengan besaran penyesuaian atau faktor pengurang. Sedangkan informasi perubahan besaran tarif bea masuk dan pajak impor dapat diketahui melalui website resmi Kementerian Keuangan di www.kemenkeu.go.id.

Oza menambahkan besaran penyesuaian terdiri dari komponen tarif bea masuk, tarif PPN impor, tarif PPnBM Impor, tarif PPh pasal 22 Impor, dan biaya-biaya lain seperti biaya pemasaran, keuntungan, biaya penanganan barang impordan lain-lain, sejak barang impor dikeluarkan dari pelabuhan untuk dipasarkan di dalam negeri.

Baca Juga: Bea Cukai AS Sambangi Kantor Pusat DJBC, Ada Apa?

“Besaran penyesuaian ini dapat berubah apabila terjadi perubahan atas tarif bea masuk, tarif PPN Impor, tarif PPh pasal 22 Impor dan tarif PPnBM Impor,” jelasnya.

Terkait informasi nilai jual kendaraan bermotor, penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama dapat di cek di http://samsat-pkb.jakarta.go.id. Peraturan tersebut terus disesuaikan dengan data harga jual rata-rata kendaraan bermotor di pasaran dalam negeri berdasarkan bukti yang objektif dan terukur. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan PPN Loyo, Pemerintah Cari Cara Tingkatkan Kepatuhan
Topik : berita pajak, bea masuk, bea cukai, kendaraan eks perwakilan negara asing
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN
Rabu, 12 Oktober 2016 | 10:53 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 17 November 2017 | 15:18 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK