Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kenaikan Anggaran Otoritas Pajak Dinilai Bukan Solusi

A+
A-
3
A+
A-
3
Kenaikan Anggaran Otoritas Pajak Dinilai Bukan Solusi

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik meragukan efektivitas rencana peningkatan anggaran Internal Revenue Service (IRS) yang diusung Presiden Joe Biden.

Anggota Senat AS dari Partai Republik Chuck Grassley mengatakan partainya terbuka untuk mengakomodasi usulan peningkatan anggaran IRS. Namun, peningkatan anggaran dipandang tidak akan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Sejarah menunjukkan penambahan anggaran bukanlah solusi," ujar Grassley, dikutip pada Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Peningkatan anggaran, sumber daya manusia (SDM), sekaligus akses atas data dan informasi perpajakan yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas IRS dalam memeriksa wajib pajak dinilai akan mengganggu privasi wajib pajak.

"Mengerahkan ribuan petugas pajak untuk memeriksa wajib pajak bukanlah jawaban untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tidak akan ada masyarakat AS yang mendukung hal tersebut," ujarnya, seperti dilansir thehill.com.

Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menambah anggaran IRS. Dengan anggaran US$80 miliar untuk 1 dekade ke depan, IRS bakal memiliki dana yang cukup untuk memperbarui sistem teknologi informasi (TI).

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Sistem TI yang mutakhir diperlukan untuk meningkatkan kemampuan IRS dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan.

Tak hanya itu, anggaran itu juga diperlukan untuk merekrut pegawai mumpuni dan mampu mengaudit kasus yang dilakukan korporasi besar dan orang kaya.

Kewenangan IRS untuk mengakses data dan informasi perpajakan dari pihak ketiga juga akan diperkuat. Rencananya, lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi secara reguler kepada IRS mengenai arus masuk dan arus keluar dari rekening wajib pajak.

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

"Dengan informasi ini, IRS dapat melakukan audit secara selektif dengan secara khusus menyasar praktik pengelakan pajak dan menghindari audit-audit yang tidak diperlukan," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya. (kaw)

Topik : Amerika Serikat, AS, IRS, pemeriksaan, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022

Bergerak Dinamis, Rupiah Kembali Menguat Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak