Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Kemenkominfo Siapkan Aturan Pendukung PPN PMSE

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemenkominfo Siapkan Aturan Pendukung PPN PMSE

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang menyusun peraturan menteri komunikasi dan informatika (permenkominfo) terbaru yang dapat mendukung pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo Mariam Barata mengatakan permenkominfo yang dimaksud di sini adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Kami merancang permenkominfo penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat meliputi PSE situs atau aplikasi yang menyelenggarakan perdagangan, transaksi keuangan, mesin pencari, hingga pemrosesan data pribadi. Ini semua PSE lingkup privat," katanya, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga: Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Melalui permenkominfo tersebut, PSE lingkup privat yang berada di luar wilayah Indonesia tetapi memberikan layanan dan melakukan usaha di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam pendaftarannya di Indonesia.

Dua syarat yang bakal dituangkan dalam permenkominfo itu dan terkait dengan pengenaan PPN PMSE sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020 adalah PSE lingkup privat luar negeri ini harus mencantumkan jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.

"Kami sudah koordinasi dengan DJP ini apa yang bisa dibantu terkait data yang diperlukan, jadi kami cantumkan jumlah pelanggan dan nilai transaksi dari indonesia. Ini yang kami fasilitasi untuk DJP," kata Mariam.

Baca Juga: DJP: Aplikasi PPN PMSE Sudah Siap

Bagi PSE lingkup privat yang beraktivitas di Indonesia, tetapi tidak mendaftarkan diri ke Kemenkominfo atau mendaftar tetapi tidak memperbarui data dan informasi apabila memang ada perubahan, sudah ada sanksi yang disiapkan atas pelanggaran tersebut.

Sanksi yang diberikan beragam mulai dari peringatan tertulis hingga mencabut tanda daftar yang berujung pada pemutusan akses. Meski demikian, akses dari PSE lingkup privat dapat dinormalkan kembali bila PSE lingkup privat sudah memenuhi ketentuan pendaftaran.

Sesuai dengan UU No. 2/2020, pihak yang berwenang untuk memutus akses pelaku usaha PMSE di Indonesia apabila tidak memenuhi ketentuan PPN PMSE adalah Kemenkominfo, bukan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Pengumuman: Rencana Kenaikan Tarif Pajak Tahun Depan Batal

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan," bunyi beleid tersebut pada Pasal 7 ayat 5.

Ketentuan lanjutan mengenai tata cara pemutusan akses akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada bidang informasi dan transaksi elektronik, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan pemutusan akses akan diatur lewat PMK. (Bsi)

Baca Juga: Sektor Riil AS Tolak Rencana Retaliasi AS akibat Pajak Digital
Topik : PPN PMSE, PPN produk digital, pajak digital, perkominfo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 19 Juli 2020 | 15:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 18 Juli 2020 | 09:01 WIB
INGGRIS
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020