Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Tegaskan Perusahaan Baru atau Existing Bisa Dapat Tax Holiday

A+
A-
3
A+
A-
3
Kemenkeu Tegaskan Perusahaan Baru atau Existing Bisa Dapat Tax Holiday

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menegaskan insentif pajak berupa fasilitas tax holiday dapat dimanfaatkan perusahaan yang baru dibentuk atau perusahaan yang telah ada atau existing.

Analis Kebijakan Pajak Penghasilan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Hidayat mengatakan tax holiday diberikan untuk mendukung industrialisasi substitusi impor dan membuka lapangan kerja. Untuk itu, ia mendorong pelaku usaha, termasuk pionir, memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Tidak ada pembedaan, masing-masing memiliki kesempatan untuk bisa memperoleh fasilitas yang sama, tax holiday. Tentunya dengan persyaratan," katanya, dikutip pada Rabu (9/11/2021).

Baca Juga: NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Ketentuan tax holiday diatur melalui PMK 130/2020. Kriteria pelaku usaha yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut yaitu memiliki keterkaitan luas, memperkenalkan teknologi baru, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, serta memiliki nilai strategis bagi ekonomi nasional

Durasi pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan minimum Rp500 miliar. Pada penanaman modal di atas Rp30 triliun, tax holiday bahkan dapat diberikan hingga 20 tahun.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan tax holiday melalui Online Single Submission. Pada perusahaan existing yang ingin melakukan ekspansi usaha, akan memperoleh izin usaha baru yang dapat digunakan untuk mengajukan tax holiday.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Namun, lanjut Wahyu, proses pembukuan pada perusahaan existing yang memperoleh tax holiday tidak semudah perusahaan baru. Sebab, perusahaan existing diwajibkan melakukan pembukuan secara terpisah atas proyek yang lama dan baru, bahkan jika kedua proyek dikerjakan dalam lokasi yang sama.

"Memang yang paling mudah adalah jika pabriknya terpisah. Pemisahannya akan sangat sempurna karena tidak ada joint cost, tetapi kami tidak melarang atau membatasi, dalam satu hamparan silakan saja kalau mau dibuat ada penanaman modal baru," ujarnya.

Hingga Oktober 2021, tercatat sebanyak 82 penanaman modal sudah memperoleh tax holiday. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas tax allowance kepada 18 industri pionir. (rig)

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Topik : kemenkeu, bkf, tax holiday, pajak, investasi, insentif pajak, pmk 130/2020, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 09:30 WIB
UU IKN

Otorita Ibu Kota Baru Bisa Pungut Pajak dan Retribusi Khusus

Jum'at, 21 Januari 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 20 Januari 2022: 6.220 WP Ungkap Hartanya, Investasi Naik 20%

Jum'at, 21 Januari 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO

Meriahkan HUT ke-19, Pemda Adakan Program Pemutihan Pajak PBB-P2

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem