Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Kemendagri Terbitkan Pedoman Pemungutan Pajak Daerah atas PSN

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemendagri Terbitkan Pedoman Pemungutan Pajak Daerah atas PSN

Tampilan awal salinan Permendagri No. 27/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan larangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pajak atas proyek strategis nasional (PSN).

Larangan ini tertuang pada Permendagri 27/2021 yang merupakan pedoman bagi pemda dalam menyusun APBD 2022. Permendagri 27/2021 telah diundangkan sejak 10 Agustus 2021 dan telah berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

"Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa PSN, pemda memungut pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bunyi lampiran Permendagri 27/2021, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Selain itu, pemda juga dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, memungut pungutan lalu lintas barang dan jasa antardaerah, serta memungut pungutan atas kegiatan ekspor dan impor.

Untuk diketahui, ketentuan mengenai penyesuaian pungutan pajak dan retribusi atas PSN telah diatur pada PP 10/2021 yang merupakan aturan turunan dari ketentuan perpajakan pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 3 ayat (1) PP 10/2021 menyebutkan pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian tarif pajak serta retribusi yang telah ditetapkan dalam perda. Penyesuaian tarif hanya dilakukan terhadap pajak dan retribusi yang dipungut atas PSN.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

"Penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi ... ditetapkan dengan peraturan presiden (perpres)," bunyi Pasal 3 ayat (3) PP 10/2021.

Perpres tersebut akan mengatur PSN yang mendapatkan fasilitas penyesuaian tarif, jenis pajak dan retribusi yang disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, tanggal mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

Dalam melakukan penyesuaian tarif, menteri yang bertanggung jawab atas PSN perlu mengajukan usulan penyesuaian tarif kepada menteri keuangan. Usulan tersebut paling sedikit memuat proyeksi beban pajak dan retribusi yang harus ditanggung PSN, jenis pajak dan retribusi yang disesuaikan, usulan besaran penyesuaian tarif, dan studi kelayakan proyek.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Nanti, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kemendagri, kementerian teknis, dan pemda dalam melakukan reviu terhadap usulan penyesuaian tarif dengan mempertimbang penerimaan pajak dan retribusi dalam 5 tahun terakhir, dampak terhadap fiskal nasional dan daerah, urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal daerah, dan insentif fiskal yang telah diterima. (rig)

Topik : permendagri 27/2021, kemendagri, pemda, pajak daerah, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan