BERITA TERKINI
(Foto: harianhaluan.com)
BATUSANGKAR, DDTCNews – Tahun ini, target penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah Datar dari sektor PBB-P2 ditargetkan mencapai dari Rp2,6 miliar atau naik sebesar Rp424 juta dari tahun sebelumnya yang dipatok Rp2,2 miliar. Adapun pada 2018, realisasi PBB-P2 hanya mencapai 89,29% dari target atau sekitar Rp1,9 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Helfi Rahmy dalam acara penyerahan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) 2019 kepada para camat se-Kabupaten Tanah Datar pada Senin (22/4/2019) lalu.
“Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan sebesar Rp2,6 miliar dapat tercapai sepenuhnya, mengingat potensi penerimaannya masih cukup besar,” ujarnya kepada seluruh camat yang hadir.
Helmi juga mengingatkan para camat yang sudah menerima SPPT PBB-P2 dan DHKP 2019 agar segera mendistribusikannya sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melunasi utang PBB-P2 dan pundi-pundi penerimaan segara masuk ke kas daerah.
“Kepada camat kami imbau untuk dapat lebih intensif menggerakkan wali nagari (Kepala Desa) melalui pertemuan rutin membicarakan perkembangan sejauh mana realisasi tercapai. Sebelum datang masa jatuh tempo, diharapkan untuk mengintensifkan pemungutan pajak,” tegasnya.
Selain itu, seperti dilansir harianhaluan.com, Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar Andrion Nurdal menyebut masyarakat juga perlu diimbau untuk segera melunasi utang PBB-P2 agar terhindar dari sanksi keterlambatan 2% per bulan dari jumlah utang pajak yang harus dibayar.
“Sebagai penanggung jawab pemungutan, camat dan wali nagari diminta untuk mengimbau masyarakat agar menyetorkan pajak tepat waktu untuk menghindari denda 2%,” imbaunya.
Dalam acara penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2019, selain camat dan wali nagari se-Tanah Datar, hadir pula Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar diwakili Kasi Hubungan Hukum, Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar diwakili Kabid Pemerintahan.
