Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kata Sri Mulyani, Indonesia Langsung Dapat Warisan Utang Saat Merdeka

A+
A-
4
A+
A-
4
Kata Sri Mulyani, Indonesia Langsung Dapat Warisan Utang Saat Merdeka

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin (12/10/2020). (tangkapan layar Youtube Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam membangun neraca keuangan negara yang sehat. Awalnya, ada warisan utang dari masa penjajahan Belanda US$1,13 miliar atau setara Rp19,14 triliun dengan kurs saat ini.

Sri Mulyani mengatakan catatan itu menunjukkan Belanda tidak hanya mewariskan perekonomian yang rusak, melainkan juga beban utang kepada Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bukan berarti langsung mengambil alih harta dan kekayaan yang ditinggalkan Belanda.

"Waktu kita memulai pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia yang merdeka, secara keuangan tidak dengan balance sheet yang 0," katanya dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

Sri Mulyani mengatakan beban warisan utang itu berasal dari harta kekayaan yang rusak akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian, utangnya menjadi milik Indonesia. Beban utang itu terasa semakin berat karena produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada saat itu masih sangat kecil.

Masa awal pemerintahan Indonesia, sambungnya, juga memakan biaya yang sangat besar lantaran masih ada konfrontasi militer dengan penjajah. Situasi itu menyebabkan perekonomian Indonesia lebih banyak dibiayai menggunakan utang dan defisit APBN mengalami tekanan luar biasa berat.

Ketika itu, pemerintah tidak bisa langsung menjual Surat Utang Negara (SUN) untuk menambal defisit sehingga BI ditugaskan mencetak uang dalam jumlah besar. Peredaran uang yang lebih banyak itu pada akhirnya menimbulkan inflasi besar.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Pada era Orde Baru, lanjut Sri Mulyani, pemerintah mulai memberlakukan balance budget meskipun belum ada neracanya. Saat itu, belanja pembangunan dapat berjalan asal mendapat pembiayaan dari multilateral atau bilateral.

Namun, nilai tukar rupiah pada APBN selalu dipatok dengan nilai yang sama. Hal itu menyebabkan guncangan ketika terjadi krisis keuangan Asia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat lemah.

"Dalam berapa jam, nilai tukar rupiah berubah. Tiba-tiba, liability kita meningkat tapi aset kita tidak meningkat. Terutama pada perusahaan yang cashflow-nya rupiah sementara utangnya dalam bentuk mata uang asing, neracanya pasti akan ambyar," ujarnya.

Perbankan yang mengalami masalah sistemik tersebut kemudian mengharuskan pemerintah melakukan bailout. Kebijakan itu juga menyebabkan biaya utang naik lagi jadi 60%, terutama karena kurs rupiah. Dari krisis keuangan Asia, pemerintah mewariskan kenaikan utang hingga sekitar 100%.

Baca Juga: Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Bersiap

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem keuangan negara, setelah pengesahan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Sri Mulyani, 3 UU itulah yang menjadi pilar pilar keuangan Indonesia.

Pada 2004, akhirnya APBN mulai membangun sebuah neraca untuk pertama kali. "Bisa dibayangkan negara yang sudah merdeka kala itu, sampai puluhan tahun, baru pertama kali membangun neraca," imbuhnya.

Pembenahan keuangan negara terus berjalan, terutama disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3%. Hanya dalam kondisi yang luar biasa akibat pandemi Covid-19 saat ini, melalui Perpu No. 1/2020, pemerintah memperlebar defisit anggaran menjadi di atas 3%. (kaw)

Topik : utang, Sri Mulyani, Indonesia, Belanda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

AGUSTINUS MUJIANTO

Jum'at, 16 Oktober 2020 | 18:55 WIB
berarti boleh dibilang sebwlum 2004 Indonesia telah kehilangan aset yang tidak tercatat, kalau neraca saja baru dibuat di tauun 2004

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 15 Oktober 2020 | 22:17 WIB
Sangat sedih jika melihat kenyataan bahwa Indonesia sudah memiliki hutang yang besar bahkan sebelum negara ini lahir. Ditambah keterlambatan pengembangan mengenai keuangan dan perbendaharaan di Indonesia. Menutup hutang dengan hutang terkadang menjadi pilihan yang harus diambil. pembenahan keuangan ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 14 Oktober 2020 | 23:45 WIB
gak ada relevansinya..dgn judul itu..namun yg perlu dibahas bgmn menyelesaiakn pembiayaan dlm APB (sources) ..kwajiban mau dibayar dgn instrumen hutang lagikah,? atau mau cari sumber2 lainnya yg potensial..? penerimaan DN masih sll menunjukan defisit.. Rcn Pen Pajak juga alami penurunan..apalagi dii ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:59 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:40 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:48 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:30 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:00 WIB
INGGRIS
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:00 WIB
LITERASI PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:06 WIB
PP 58/2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:45 WIB
KOTA PEKANBARU