Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

A+
A-
1
A+
A-
1
Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengizinkan pemerintah daerah menggunakan dana transfer penanganan Covid-19 untuk keperluan lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan itu bermula dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertimbangannya, kasus aktif Covid-19 hingga saat ini sudah semakin menurun.

"Diputuskan Bapak Presiden, mengingat kasus Covid sudah turun sangat signifikan di berbagai daerah, anggaran bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan di daerah," katanya, Senin (18/10/2021).

Baca Juga: Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Airlangga mengatakan pemerintah selama pandemi telah membuat kebijakan yang mewajibkan pemda melakukan penyesuaian dan refocusing dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

Salah satu ketentuannya, pemda harus melakukan earmark paling sedikit 8% dana alokasi umum (DAU) atau paling sedikit 8% dana bagi hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU.

Dengan keputusan Jokowi, lanjut Airlangga, pemda dapat menggunakan dana earmark tersebut untuk keperluan lain di daerah. Menurutnya, Sri Mulyani akan segera menerbitkan peraturan sebagai payung hukum perubahan ketentuan tersebut.

Baca Juga: Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

"Untuk itu, Bu Menkeu akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan," ujarnya.

Pemerintah mencatat kasus aktif Covid-19 nasional pada 18 Oktober 2021 telah turun menjadi 17.374 kasus. Meski demikian, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tetap diperpanjang selama 2 pekan mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021, dengan sejumlah kelonggaran. (sap)


Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, DBH, DAU, transfer daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:35 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif