BERITA TERKINI
Ketua DPN IAI Ardan Adiperdana.
JAKARTA, DDTCNews - Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) menyelenggarakan regular tax discussion (RTD) yang bertajuk Arah Kebijakan Perpajakan di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Ketua DPN IAI Ardan Adiperdana mengatakan kebijakan pajak di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan perpajakan Indonesia. Terlebih, target penerimaan perpajakan pada 2025 melampaui Rp2.000 triliun.
"Hal ini menegaskan pajak akan menjadi jalan utama dalam pembiayaan berbagai program nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial," katanya dalam opening speech, Selasa (12/11/2024).
IAI selaku organisasi profesi, lanjut Ardan, berkomitmen untuk mendukung reformasi fiskal yang diupayakan pemerintah melalui berbagai cara. Pertama, memberikan masukan berbasis ilmiah terhadap kebijakan pemerintah.
"Melalui diskusi ini, kita bisa menyusun rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan efektif," tuturnya.
Kedua, IAI akan mendampingi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Ardan, kebijakan baru akan menimbulkan tantangan kepatuhan bagi wajib pajak.
"Peran kita sebagai akuntan adalah memberikan pendampingan dan edukasi yang tepat agar para wajib pajak bisa menjalankan kewajibannya dengan benar dan sesuai regulasi," ujarnya.
IAI juga akan terus memperkuat SDM perpajakan Indonesia melalui program pelatihan pajak terapan, utamanya brevet.
"Pelatihan ini telah meluluskan lebih dari 100.000 SDM yang kompeten di bidang perpajakan, kini berkarya di berbagai bidang dan entitas," ujar Ardan.
Ketiga, IAI berkomitmen untuk bersinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta guna mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya isu perpajakan di era pemerintahan Prabowo juga turut menjadi perhatian DDTC. Baru-baru ini, DDTC menerbitkan 4 buku terbaru yang dapat menjadi panduan bagi publik untuk belajar perpajakan dan memahami arah kebijakan ke depan.
Untuk Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran, buku ini relevan diletakkan dalam konteks Kabinet Merah Putih. Terlebih, gagasan penulis menyentuh agenda perpajakan yang telah diusung Prabowo-Gibran dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, 17 Program Prioritas, ataupun Asta Cita.
Buku tersebut juga merupakan hasil kolaborasi ahli dan profesi, mulai dari praktisi pajak, akademisi, aparatur sipil negara (ASN), konsultan pajak, wiraswasta, jurnalis, karyawan swasta, hingga mahasiswa. Artinya, gagasan-gagasan kaya perspektif, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak sekarang dan masa depan.
Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini, DDTC telah menerbitkan 27 buku. Rencananya, sampai dengan akhir 2024, DDTC akan melengkapinya menjadi 30 buku. Simak Susun dan Tinjau Kebijakan Pajak Kabinet Merah Putih, Baca 4 Buku DDTC (rig)
