KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

Muhamad Wildan | Senin, 27 Mei 2024 | 11:30 WIB
Jokowi Soroti Puluhan Ribu Aplikasi Pelayanan Publik, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (pemda) yang membuat beragam jenis aplikasi, tetapi justru tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Jokowi mengatakan kementerian/lembaga (K/L) dan pemda saat ini memiliki kurang lebih 27.000 aplikasi ataupun platform yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain.

"Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kemudahan urusan masyarakat. Bagaimana bisa lebih mudah kalau di K/L dan pemda ada kurang lebih 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri," katanya dalam peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024).

Baca Juga:
Jokowi Bentuk Satgas Untuk Berantas Judi Online, Begini Perinciannya

Tak hanya itu, Jokowi menemukan terdapat beberapa aplikasi yang fungsinya tumpang tindih antara satu dengan yang lain, padahal belanja yang dianggarkan oleh K/L untuk mengembangkan aplikasi tidaklah kecil.

Berkaca pada hal tersebut, presiden memerintahkan kepada K/L dan pemda untuk berhenti membuat aplikasi baru pada tahun ini.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk bikin aplikasi dan platform baru. Di 1 kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan," ujarnya.

Baca Juga:
DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Guna meningkatkan daya saing Indonesia, Jokowi menegaskan Indonesia harus memperkuat digital public infrastructure. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Kita juga harus memperkuat transformasi govtech kita. 1 portal terintegrasi bernama INA Digital. Di sana ada layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lainnya. Ini tahap awal kita memulai, migrasinya memang harus bertahap," tutur Jokowi.

Bersamaan dengan pengembangan sistem terintegrasi tersebut, Jokowi meminta setiap instansi untuk meningkatkan pemahaman ASN soal digitalisasi pelayanan publik. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus terus dilaksanakan.

"K/L dan pemda harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik kementerian saya, lembaga saya, pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kalau kita masih egosentrisme," katanya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 09:00 WIB RAPBN 2025

DPR: Defisit APBN Transisi Perlu Ditekan Serendah Mungkin

Jumat, 14 Juni 2024 | 19:20 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Dewan Nasional KEK?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB