PENINGKATAN INVESTASI

Jokowi: Perbaikan Kecil Tak Cukup, Harus Diobrak-abrik

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Agustus 2016 | 09:31 WIB
Jokowi: Perbaikan Kecil Tak Cukup, Harus Diobrak-abrik Presiden Jokowi saat membuka Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI, di Hotel Rafles, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8) petang. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo mengancam akan mengobrak-abrik (memperbaiki) kementerian yang dinilai menghambat proses investasi dalam negeri menyusul upaya pemerintah menaikkan peringkat kemudahan usaha Indonesia.

Kendati demikian, yang dimaksud obrak-abrik bukan berarti melakukan pergantian menteri tetapi lebih mengarah pada upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran yang ada di kementerian.

“Kalau bawahan enggak siap ganti, dirjen enggak siap ganti, direktur enggak siap ganti. Saya sudah perintah seperti itu,” tuturnya pada silaturahmi dan dialog nasional Ikatan Senior HIPMI di Hotel Rafless, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8).

Baca Juga:
RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Seperti diketahui, Presiden memasang target peringkat kemudahan usaha di Indonesia bisa naik dari posisi 109 menjadi 40 di tahun 2017 mendatang. Dia meminta kementerian untuk bekerja keras mencapai target tersebut.

Menurutnya, dalam hal pemberian kemudahan usaha, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. “Singapura jelas nomor 1, Malaysia nomor 18, bandingkan dengan Thailand nomor 49, Indonesia nomor 109, jauh sekali,” tambahnya.

Presiden meminta kementerian untuk lebih berani memasuki arena persaingan investasi yang semakin ketat ini. Menurutnya, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, ketakutan dan keraguan dalam bersaing yang ada selama ini harus dihilangkan.

Baca Juga:
ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Presiden menilai meski jumlah investor yang ingin masuk ke Indonesia jumlahnya sangat banyak, namun Indonesia belum bisa memanfaatkan kesempatan itu lantaran kecepatan pemberian izin di Indonesia masih belum mendukung.

“Kecepatan itu yang belum meskipun sudah ada paket yang ke-13,” pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan