PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jokowi Minta Darmin Pantau Deregulasi Aturan

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 September 2016 | 12:02 WIB
 Jokowi Minta Darmin Pantau Deregulasi Aturan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9) sore. (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk terus memantau pelaksanaan program deregulasi peraturan dan paket kebijakan ekonomi I – XIII di lapangan.

Jokowi menilai kedua hal itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian usaha, kemudahan perizinan dan insentif agar menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti karena saya lihat sudah ada yang dipotong, ada muncul lagi aturan-aturan di tingkat bawah menteri yang itu juga menurut saya sangat mengganggu,” katanya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:
Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Menurutnya, proses deregulasi yang dilakukan pemerintah akan sia-sia jika ternyata peraturan yang dipangkas itu masih muncul di peraturan-peraturan lain.

“Nanti saya tunjukkan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan lain. Nggak ada artinya kalau kita terus-terusan seperti ini. Saya tunjukkan nanti pada suatu saat, pada rapat yang lebih khusus,” tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian lainnya untuk melakukan perombakan dan reformasi besar-besaran di pelabuhan untuk menekan angka dwelling time yang menurutnya masih tinggi.

Baca Juga:
Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Dia telah mengirimkan tim khusus dari Polri untuk menuntaskan persoalan dwelling time ini. “Saya kira semua nanti akan seperti itu, sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Target kita itu, nggak ada yang lain,” tutupnya seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Jokowi geram dengan angka dwelling time di pelabuhan Indonesia masih cukup tinggi. Seperti di Belawan, dwelling time bisa mencapai hingga 8 hari. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak