Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi: Cakupan Pemanfaatan Wakaf Perlu Diperluas untuk Sosial Ekonomi

A+
A-
2
A+
A-
2
Jokowi: Cakupan Pemanfaatan Wakaf Perlu Diperluas untuk Sosial Ekonomi

Presiden Joko Widodo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut potensi dana wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi penopang ekonomi nasional.

Jokowi mengatakan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Namun, wakaf tunai yang terkumpul baru Rp188 triliun. Oleh karena itu, sambungnya, perlu ada perluasan cakupan pemanfaatan wakaf.

“Kita perlu memperluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi," katanya dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang, Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Jokowi Sebut 2021 Jadi Masa Kebangkitan Ekonomi

Indonesia, sambungnya, memerlukan terobosan pengembangan lembaga syariah berdasarkan sistem wakaf karena potensinya yang besar. Jika dimaksimalkan, dana wakaf bisa memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat di Indonesia.

Jokowi menyebut wakaf terbagi dalam beberapa jenis, baik wakaf yang berbentuk benda bergerak maupun tak bergerak, serta wakaf berbentuk tunai atau uang. Dengan peluncuran gerakan nasional wakaf uang, dia berharap literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah juga meningkat.

Dia menilai kepedulian dan solidaritas melalui wakaf akan bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar dan berwakaf juga menjadi contoh pengelolaan dana wakaf sangat kredibel serta bisa berdampak pada perekonomian nasional.

Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Lantik 3 Gubernur Sekaligus

Di sisi lain, Jokowi menyebut ekonomi syariah di dalam negeri juga perlu terus dikembangkan. Pasalnya, literasi keuangan syariah Indonesia saat ini baru 16,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat berkomitmen dalam mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Komite tersebut berfokus untuk pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi sehingga mampu mempercepat, memperluas, dan mengembangkan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Baca Juga: Bertambah Lagi, Anggaran PEN 2021 Kini Hampir Rp700 Triliun

Seperti Jokowi, Sri Mulyani juga menilai sektor dana sosial syariah memiliki potensi sangat besar untuk turut penanganan masalah-masalah pembangunan, seperti kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Gerakan nasional wakaf uang diharapkan dapat menguatkan dan mengembangkan berbagai inisiatif yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Menkeu Memerinci Pagu Insentif Usaha, Diskon PPh Pasal 25 Terbesar
Topik : wakag, keuangan syariah, Presiden Jokowi, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 17 Februari 2021 | 14:40 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 17 Februari 2021 | 12:13 WIB
VAKSIN COVID-19
Rabu, 17 Februari 2021 | 10:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Selasa, 16 Februari 2021 | 11:53 WIB
PEMIMPIN WTO
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:31 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:30 WIB
KABUPATEN BOGOR
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:09 WIB
KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH