INGGRIS

Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 01 Februari 2024 | 12:30 WIB
Jelang Pemilu, IMF Minta Inggris Tidak Pangkas Pajak

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah Inggris untuk tidak melanjutkan rencana pemangkasan pajak pada tahun ini.

Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan penerimaan pajak masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan belanja modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Apa yang kita lihat di Inggris dan sejumlah negara lainnya adalah perlunya rencana fiskal jangka menengah yang mampu mengakomodasi tekanan belanja," ujar Gourinchas, dikutip pada Kamis (31/1/2024).

Baca Juga:
RPP Insentif PPh Atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Segera Rilis

Menurut Gourinchas, Inggris membutuhkan penerimaan pajak yang mencukupi untuk mendanai jaminan kesehatan pada National Health Service (NHS), layanan sosial, pendidikan, dan mencegah kenaikan utang. "Dalam konteks ini, kami menyarankan agar tidak ada lagi pemangkasan pajak yang bersifat diskresioner dalam waktu dekat," ujar Gourinchas seperti dilansir cnbc.com.

Menurut IMF, Inggris justru perlu meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperkuat kebijakan pajak karbon dan pajak properti, menghapuskan celah dalam sistem pajak kekayaan dan PPh, serta mereformasi kebijakan pensiun.

Menanggapi pernyataan ekonom IMF tersebut, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan perekonomian Inggris akan tumbuh kuat dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga:
Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

IMF memperkirakan perekonomian Inggris akan tumbuh 0,5% pada 2023 dan 0,6% pada tahun ini. Hunt berpandangan pertumbuhan ekonomi akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memangkas beban pajak.

"Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah APBN bisa menanggung pengurangan pajak secara lebih lanjut. Namun, kami percaya pengurangan pajak yang tepat sasaran akan menciptakan perbedaan besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Hunt seperti dilansir theguardian.com.

Untuk diketahui, pemangkasan tarif pajak akan diumumkan oleh pemerintah Inggris dalam Spring Budget 2024 yang akan dirilis pada 6 Maret 2024. Kebijakan ini ditengarai dilatarbelakangi oleh jebloknya elektabilitas Partai Konservatif di berbagai survei.

Berdasarkan survei YouGov tertanggal 16-17 Januari 2024, Partai Buruh diperkirakan akan memenangkan 385 dari total 650 kursi di parlemen, sedangkan Partai Konservatif diperkirakan hanya akan memenangkan 169 kursi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD