PROVINSI RIAU

Jelang Pemberlakuan Opsen, Seluruh Pemda Perlu Rapikan Data Kendaraan

Muhamad Wildan | Senin, 10 Oktober 2022 | 18:00 WIB
Jelang Pemberlakuan Opsen, Seluruh Pemda Perlu Rapikan Data Kendaraan

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews - Menjelang penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 2025, pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) hingga desa di Provinsi Riau diminta untuk turut serta membantu provinsi melakukan pendataan atas kendaraan bermotor.

Dalam wawancara khusus bersama DDTCNews, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan perbaikan data kendaraan bermotor diperlukan untuk menghasilkan penerimaan PKB dan opsen yang optimal.

"Kalau ada opsen maka ke depan kabupaten/kota itu harus betul-betul firm dan fix atas data kendaraannya. Oleh karena itu, mumpung belum ada opsen, mari kita rapikan data kendaraan," ujar Syahrial, dikutip Senin (10/10/2022).

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Dengan data kendaraan bermotor yang akurat, ujarnya, opsen akan dinikmati oleh setiap daerah kabupaten/kota sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayahnya masing-masing.

Bila tidak ada perbaikan data, tambahan penerimaan pajak bagi kabupaten/kota dari opsen bisa jadi akan lebih banyak dinikmati oleh pemkot.

"Kalau dulu provinsi tidak melihat dan tidak terlalu peduli ia bayar di mana. Sekarang itu harus diperbaiki. Ini karena orang lebih suka beraktivitas di kota. Pembayaran juga di kota, sehingga menjadi pendapatan kota," ujar Syahrial.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Harapannya, kegiatan pendataan kendaraan bermotor akan meningkatkan kepedulian pemkab/pemkot terhadap potensi PKB di wilayahnya masing-masing.

"Ada 1 hal mendasar dalam diskusi kita, yaitu masalah rasa kepemilikan. Jalan yang dipakai itu jalannya kabupaten/kota, masyarakatnya itu masyarakat kabupaten/kota. Jadi, macet dan tidak macetnya jalan itu, kabupaten/kota yang punya kewenangan," ujar Syahrial.

Untuk diketahui, opsen adalah pungutan tambahan pajak yang berhak dikenakan oleh pemkab/pemkot atas PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dipungut oleh provinsi.

Tarif opsen atas yang dapat dikenakan pemkab/pemkot adalah sebesar 66% dari besaran PKB dan BBNKB yang terutang. Opsen harus dipungut bersamaan dengan PKB dan BBNKB. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemungutan opsen masih akan diatur lebih lanjut dalam PP.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Rabu, 27 Maret 2024 | 16:30 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Pemkot Adakan Program Pemutihan PBB, Berlaku hingga 30 September

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi