ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak Maret Harus Di-upload Paling Lambat Hari Ini

Muhamad Wildan | Senin, 15 April 2024 | 10:30 WIB
Jangan Lupa! Faktur Pajak Maret Harus Di-upload Paling Lambat Hari Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Faktur pajak harus tetap harus diunggah paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan.

Meski bertepatan dengan cuti bersama Idulfitri, faktur pajak elektronik atau e-faktur masa pajak Maret 2024 tetap harus diunggah paling lambat pada 15 April 2024.

"E-faktur…wajib diunggah…menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur," bunyi Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, dikutip pada Senin (15/4/2024).

Baca Juga:
BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Sesuai dengan perdirjen tersebut, faktur pajak perlu diunggah untuk mendapatkan persetujuan dari DJP. Faktur yang tidak diunggah melalui aplikasi e-faktur dan tidak mendapatkan persetujuan dianggap sebagai bukan faktur pajak.

"E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak," bunyi Pasal 18 ayat (3) PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.

DJP akan memberikan persetujuan terhadap faktur pajak yang diunggah oleh pengusaha kena pajak (PKP) sepanjang nomor seri faktur pajak (NSFP) yang digunakan ialah NSFP dari DJP dan faktur diunggah sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1).

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Sebagai informasi, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP).

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Persyaratan formal terpenuhi bila faktur diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

Persyaratan material dianggap terpenuhi jika faktur pajak—atas penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean—memuat keterangan sebenarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya