Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Investigasi Pajak Digeber, Tim Senyap Diturunkan

1
1

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung menurunkan Tim Senyap untuk menindaklanjuti instruksi Wali Kota Herman HN terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Tim Senyap itu melakukan pengawasan secara diam-diam terhadap objek pajak, seperti rumah makan, hotel, dan restoran, khususnya, objek pajak yang setoran pajaknya masih belum maksimal atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami diminta memaksimalkan pendapatan daerah. Mulai dari persuasif, pemanggilan, sampai kontrol lapangan. Sekarang, kami turunkan tim ke objek pajak yang setoran pajaknya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi, baru-baru ini.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Menurut dia, Tim Senyap saat ini mengawasi setidaknya ada 10 objek pajak untuk memastikan tidak ada kecurangan terkait setoran pajaknya. Namun, ia tidak bersedia mengungkap nama-nama objek pajak tersebut.

“Ada sekitar 10 objek pajak. Baik rumah makan, hotel, termasuk yang sudah ada tapping box-nya maupun yang belum ada. Tidak perlu saya ungkap nama-nama objek pajaknya. Tidak etis, karena masih pemantauan. Tim masih bekerja di lapangan,” imbuhnya.

Yanwardi menyatakan BPPRD berusaha secara maksimal dan masif melakukan penagihan serta kontrol terhadap objek pajak. Apalagi, jelas dia, Komisi Pemberantasaan Korupsi kini mulai terlibat dalam pengawasan, dengan beberapa kali datang dan melakukan supervisi di Lampung.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Ia tidak menampik bahwa meskipun tapping box sudah terpasang, bukan berarti setoran pajak oleh para objek pajak benar-benar bersih dari manipulasi. Karena itulah, menurut dia, perlunya pengawasan secara ketat.

Merujuk data monitoring tapping box BPPRD Bandar Lampung, seperti dilansir Tribunlampung.co.id, terdapat 10 objek pajak yang sudah terpasang tapping box. Total pendapatan dan setoran pajak 10 objek pajak itu bisa terpantau di monitor BPPRD.

Misalnya saja objek pajak Rumah Makan Eat Bos. Berdasarkan data yang terpantau di monitor BPPRD, total pendapatan mereka pada pekan ketiga September sebesar Rp30.575.251. Contoh lain, Rumah Makan Kayu yang pendapatannya pada pekan ketiga September mencapai Rp120 juta lebih.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

Kemudian Restoran Grand Anugrah yang pendapatannya pada pekan ketiga sebesar Rp16.258,213, Shabu Kitchen (Rp41.695.992), Octopus (Rp11.154.060), dan Hotel Pop (Rp21.807.863). Selanjutnya Swiss Belhotel (Rp260 juta), Hotel Amalia (Rp94.091.536), dan Restoran LG (Rp12.122.200).

Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Nandang Hendrawan menyatakan dukungannya terkait dengan kontrol BPPRD terhadap para objek pajak. Namun, ia meminta BPPRD juga melakukan kontrol ketat terkait pemunguan pajak di sektor lainnya. “Jangan sampai penagihan pajak dilupakan,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Lebih dari 30% Kendaraan di Kota Ini Belum Bayar Pajak

“Kami diminta memaksimalkan pendapatan daerah. Mulai dari persuasif, pemanggilan, sampai kontrol lapangan. Sekarang, kami turunkan tim ke objek pajak yang setoran pajaknya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Kepala BPPRD Bandar Lampung Yanwardi, baru-baru ini.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Menurut dia, Tim Senyap saat ini mengawasi setidaknya ada 10 objek pajak untuk memastikan tidak ada kecurangan terkait setoran pajaknya. Namun, ia tidak bersedia mengungkap nama-nama objek pajak tersebut.

“Ada sekitar 10 objek pajak. Baik rumah makan, hotel, termasuk yang sudah ada tapping box-nya maupun yang belum ada. Tidak perlu saya ungkap nama-nama objek pajaknya. Tidak etis, karena masih pemantauan. Tim masih bekerja di lapangan,” imbuhnya.

Yanwardi menyatakan BPPRD berusaha secara maksimal dan masif melakukan penagihan serta kontrol terhadap objek pajak. Apalagi, jelas dia, Komisi Pemberantasaan Korupsi kini mulai terlibat dalam pengawasan, dengan beberapa kali datang dan melakukan supervisi di Lampung.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Ia tidak menampik bahwa meskipun tapping box sudah terpasang, bukan berarti setoran pajak oleh para objek pajak benar-benar bersih dari manipulasi. Karena itulah, menurut dia, perlunya pengawasan secara ketat.

Merujuk data monitoring tapping box BPPRD Bandar Lampung, seperti dilansir Tribunlampung.co.id, terdapat 10 objek pajak yang sudah terpasang tapping box. Total pendapatan dan setoran pajak 10 objek pajak itu bisa terpantau di monitor BPPRD.

Misalnya saja objek pajak Rumah Makan Eat Bos. Berdasarkan data yang terpantau di monitor BPPRD, total pendapatan mereka pada pekan ketiga September sebesar Rp30.575.251. Contoh lain, Rumah Makan Kayu yang pendapatannya pada pekan ketiga September mencapai Rp120 juta lebih.

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

Kemudian Restoran Grand Anugrah yang pendapatannya pada pekan ketiga sebesar Rp16.258,213, Shabu Kitchen (Rp41.695.992), Octopus (Rp11.154.060), dan Hotel Pop (Rp21.807.863). Selanjutnya Swiss Belhotel (Rp260 juta), Hotel Amalia (Rp94.091.536), dan Restoran LG (Rp12.122.200).

Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Nandang Hendrawan menyatakan dukungannya terkait dengan kontrol BPPRD terhadap para objek pajak. Namun, ia meminta BPPRD juga melakukan kontrol ketat terkait pemunguan pajak di sektor lainnya. “Jangan sampai penagihan pajak dilupakan,” katanya. (Bsi)

Baca Juga: Lebih dari 30% Kendaraan di Kota Ini Belum Bayar Pajak
Topik : pajak daerah, tapping box, bandar lampung
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR