Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Inilah Rincian Estimasi Belanja Perpajakan per Jenis Pajak Tahun 2018

A+
A-
0
A+
A-
0
Inilah Rincian Estimasi Belanja Perpajakan per Jenis Pajak Tahun 2018

GUNA mewujudkan transparansi fiskal sesuai dengan standar yang tercantum dalam IMF’s Fiscal Tranparancy Code, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyusun laporan belanja perpajakan.

Belanja perpajakan atau tax expenditure (TE) ini mengukur besaran penerimaan perpajakan yang hilang akibat berbagai jenis insentif perpajakan. Adapun, belanja perpajakan ini juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik.

BKF mendefinisikan belanja perpajakan sebagai penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan yang umum dan diberlakukan kepada sebagian subjek dan objek pajak tertentu.

Baca Juga: Apa Saja Jenis Penghasilan Nonresiden yang Kena Withholding Tax?

Tabel berikut ini menyajikan rincian estimasi belanja perpajakan per jenis pajak di tahun 2018. Kolom kedua memuat jumlah pos peraturan per jenis pajak yang dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan.

Lalu, kolom ketiga menggambarkan jumlah pos peraturan yang berhasil diestimasi nilainya. Sementara itu, kolom kelima menggambarkan tingkat akurasi perhitungan pos-pos peraturan TE dalam tiga tingkatan berbeda, yaitu rendah, menengah, dan tinggi.

Tabel Statistik Estimasi Belanja Perpajakan Per Jenis Pajak Tahun 2018
Dari tabel di atas, terlihat PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) memiliki jumlah pos peraturan terkait belanja perpajakan paling banyak serta relatif mudah dalam mengestimasi belanja perpajakannya, yaitu sebesar 75%.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Sementara itu, pajak penghasilan (PPh) memiliki jumlah pos peraturan terkait TE kedua terbesar sebesar 31 pos peraturan. Namun, pos peraturan PPh itu relatif sulit diestimasi. Pos peraturan yang bisa diestimasi hanya 42%.

Untuk pajak bumi bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan (P3), jumlah pos peraturan TE paling sedikit ketimbang jenis pajak lainnya. Besaran estimasi TE dari jenis pajak ini juga tergolong sangat kecil hanya 0,03% dari total nilai estimasi TE.

Lebih lanjut, kesulitan yang dihadapi dalam mengestimasi belanja perpajakan umumnya karena keterbatasan data. Dalam laporan tersebut, belanja perpajakan PPN dan PPnBM cenderung hanya menggunakan data makro.

Baca Juga: Melihat Sumber Penerimaan Perpajakan Negara OECD dan Berbagai Kawasan

Dengan kata lain, estimasi belanja perpajakan PPN dan PPnBM ini tidak melibatkan penggunaan data-data primer yang lebih memerlukan upaya ekstra dalam menjamin ketersediaan, validitas maupun reliabilitasnya.

Meski begitu, ketersediaan data juga tidak serta merta menjamin tingkat akurasi dari besaran estimasi TE yang dihasilkan. Tabel di atas menunjukkan tingkat akurasi perhitungan estimasi TE PPN dan PPnBM masih tergolong di level moderat.

Dari keempat jenis pajak itu, bea cukai masuk menjadi jenis pajak yang paling mudah diukur besaran belanja perpajakannya sebesar 87%. Tingkat akurasi perhitungan estimasinya pun tinggi dengan jumlah pos peraturan terkait TE yang cukup banyak.

Baca Juga: Meninjau Tarif Pajak Berbasis Kekayaan di Eropa

Namun, kontribusi estimasi belanja perpajakan jenis pajak tersebut relatif kecil dibandingkan dengan PPh, PPN, dan PPnBM. Ke depan, estimasi nilai belanja perpajakan diharapkan dapat diterapkan ke seluruh cakupan TE dan semakin akurat.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data-data mikro yang relevan sehingga belanja perpajakan dapat dievaluasi secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.*

Baca Juga: Melihat Perkembangan Aksi 5 Proyek BEPS
Topik : narasi data, statistik pajak, belanja perpajakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 25 Juni 2020 | 17:49 WIB
STATISTIK PPH ORANG PRIBADI
Selasa, 23 Juni 2020 | 15:49 WIB
STATISTIK SUAKA PAJAK (TAX HAVEN)
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU