Ini Kata Dirjen Pajak Soal Penyesuaian PTKP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak menilai penerimaan pajak semakin tergerus akibat peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pasalnya, batas minimum Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) berada di bawah batasan PTKP.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan batasan PTKP yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan dampak yang signifikan pada penerimaan pajak. Menurutnya hal tersebut membuat Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain jika ditinjau dari sisi tax ratio.

"PTKP di Malaysia hanya Rp13 juta. Nah, di Indonesia kan Rp54 juta setahun. Kemudian, jaminan sosial di sana dimasukkan pajak, di Indonesia tidak. Belum lagi, tarif pajak Indonesia hanya 5%, sementara kalau di Malaysia, Vietnam dan Filipina sebesar 10%," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/7).

Mengenai hal ini, Menteri Keuangan sudah meminta otoritas pajak untuk mengkaji ulang batasan PTKP. Hingga saat ini, Ditjen Pajak mengakui rencana perubahan PTKP masih sebatas kajian dan belum diperdalam.

Ken berharap batasan perubahan PTKP mampu menjadi salah satu instrumen yang bisa menggenjot penerimaan pajak, seiring dengan peningkatan kepatuhan pajak. Mengingat, masih relatif banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah pun tengah mengejar tax ratio sebesar 16% pada 2019 dengan melakukan berbagai upaya. Target tax ratio tersebut sesuai dengan target yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014-2019.

Sedangkan tax ratio yang masih berlaku pada saat ini hanya sekitar 10,3%, sehingga pemerintah masih harus mengejar target tax ratio sebesar 2% setiap tahun ke depannya. Ditjen Pajak pun tengah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengejar target tax ratio, salah satunya dengan proses pemeriksaan dan penagihan.

Pemeriksaan dan penagihan tersebut mengincar wajib pajak yang masih sulit diajak untuk patuh membayar pajak. Ken pun telah menargetkan sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk bisa melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada setiap wajib pajak terkait. (Amu)