KEBIJAKAN EKONOMI

Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Menko Perekonomian Darmin Nasition (kedua kiri) dan sejumlah menteri kabinet kerja.

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Darmin Nasution menggambarkan situasi ekonomi saat ini serupa dengan periode awal pemerintahan pada 2014. Hal yang menjadi pembeda ialah respons pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi.

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan situasi ekonomi yang cenderung melemah juga terjadi pada tahun terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Hal tersebut tercermin dari harga komoditas sumber daya alam yang mengalami penurunan.

"Setelah keluar dari krisis 2008 harga komoditas sumberdaya alam naik pesat dan mulai turun lagi 2012 dengan munculnya periode ekonomi alami perlambatan pada 2014 dan hal itu muncul lagi sekarang," katanya dalam acara Ngobrol Pintar Soal Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:
Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini

Darmin memaparkan pada tahap awal bekerja, pemerintah menempuh kebijakan radikal dalam mengantisipasi tren pelemahan ekonomi. Anggaran belanja negara untuk subsidi energi secara signifikan dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja sosial.

Pilihan kebijakan tersebut secara gradual meningkatan pertumbuhan ekonomi dari kisaran 4% pada tahun pertama untuk terus naik pada kisaran 5%. Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi juga menjadi catatan baik kerja pemerintah dalam 5 tahun terakhir.

"Kinerja pertumbuhan ekonomi kita bisa dikatakan oke karena secara perlahan naik dari 4% menjadi kisaran 5% dan untuk saat ini, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang paling sedikit dari berbagai negara," imbuhnya.

Baca Juga:
Saran Darmin Nasution, RUU KUP Diubah Jadi RUU Konsolidasi Perpajakan

Menyikapi tren perlambatan yang terjadi saat ini, hemat Darmin, pemerintahan sudah mempunyai persiapan yang lebih baik, sehingga tidak perlu melakukan kebijakan yang radikal seperti periode awal di 2014 dan 2015.

"Menghadapi tantangan ekonomi untuk saat ini kita sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak 2 tahun lalu. Seperti insentif di berikan dan melakukan perbaikan regulasi," paparnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 06 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani Jamin Wariskan APBN yang Sehat kepada Menkeu Selanjutnya

Selasa, 27 Februari 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:45 WIB PEMILU 2024

Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Jumat, 11 Agustus 2023 | 09:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak