Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

A+
A-
11
A+
A-
11
Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Ketua Umum Atpetsi Darussalam memaparkan materi dalam talk show bertajuk Peran Strategis Tax Center Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak, Sabtu (31/7/2021).

SURABAYA, DDTCNews - Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) berkomitmen untuk mendorong riset bersama berbasis kewilayahan. Kegiatan ini akan dijalankan tax center dan Kanwil Ditjen Pajak (DJP).

Ketua Umum Atpetsi Darussalam mengatakan pelaksanaan riset bersama berbasis kewilayahan adalah salah satu poin kerja sama yang sudah dijalin dengan DJP. Riset berbasis kewilayahan perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak dan kepatuhan pajak pada wilayah tertentu.

"Ini sangat menarik. Berapa potensi pajak dalam suatu Kanwil DJP? Kalau ada tax gap maka berapa tax gap-nya baik secara administrasi maupun secara kebijakan," ujar Darussalam dalam talk show bertajuk Peran Strategis Tax Center Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak, Sabtu (31/7/2021).

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Dalam acara yang digelar bersamaan dengan peluncuran Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) Jawa Timur tersebut, Darussalam mengatakan riset bersama sejalan dengan kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan yang tengah dijalankan DJP.

Tidak hanya itu, Atpetsi juga mengajak seluruh stakeholder untuk duduk bersama merancang dan merevitalisasi kurikulum pajak. Hal ini diperlukan agar kurikulum pajak mampu menjawab tantangan perpajakan yang berkembang saat ini.

Darussalam mengatakan ruang lingkup dan isu perpajakan terus berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, diperlukan suatu kurikulum yang mampu menjawab berbagai tantangan. Terdapat 4 aspek yang tercakup dalam kerja sama antara Atpetsi dan DJP guna membina dan mengembangkan tax center di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Selain mendorong riset bersama berbasis kewilayahan, Atpetsi dan DJP juga bekerja sama dalam hal meningkatkan edukasi, inklusi, dan sosialisasi pajak; pemberian pelatihan pajak bagi stakeholder; dan pembaruan kurikulum pajak pada perguruan tinggi.

Mengutip Vito Tanzi dalam buku The Ecology of Tax Systems, Darussalam mengatakan keberhasilan suatu sistem pajak ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan antar-stakeholder dalam mendesain sistem pajak yang tepat untuk perekonomian negara masing-masing.

Dalam suatu sistem perpajakan, setidaknya terdapat 2 stakeholder dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Otoritas pajak memiliki kepentingan untuk mengumpulkan pajak demi penerimaan negara, sedangkan wajib pajak sendiri cenderung memandang pajak sebagai biaya.

Baca Juga: Isu Terpopuler: PPh Final CV UMKM Berakhir dan DJP Terjunkan Pegawai

Untuk menyeimbangkan kepentingan dan sudut pandang tersebut, perlu ada pihak ketiga yang menjembatani otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak dapat berjalan dengan harmonis.

Salah satu pihak ketiga yang dimaksud adalah tax center. Selain tax center, sesungguhnya terdapat pihak lain yang dapat menjadi pihak ketiga seperti universitas secara umum, konsultan pajak, asosiasi pajak, dan lain-lain.

"Pihak yang independen, mempunyai basic knowledge perpajakan, bisa menjadi jembatan yang tidak memihak, tidak ada kepentingan revenue. Pilihannya menurut saya adalah tax center yang ada di perguruan tinggi," imbuh Darussalam. (kaw)

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Topik : tax center, edukasi pajak, Atpetsi, Atpetsi Jawa Timur, tax center, Ditjen Pajak, DJP, riset

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Senin, 20 September 2021 | 10:16 WIB
KP2KP SINJAI

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

Senin, 20 September 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya