Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini 3 Aspek Kunci Pemajakan Ekonomi Digital
Tax Law Surveillant DDTC Awwaliatul Mukarromah memberikan materi dalam Accounting Week 2019 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himtara) Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

TANGERANG, DDTCNews – Setidaknya ada tiga aspek kunci dalam pemajakan ekonomi digital yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Tax Law Surveillant DDTC Awwaliatul Mukarromah dalam Accounting Week 2019. Acara yang mengambil tema ‘Pajak Ekonomi Digital’ ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himtara) Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Adapun tiga aspek kunci itu adalah pertama, memahami model bisnis. Kedua, mengidentifikasi sejauh mana ketentuan pajak relevan dengan model bisnis. Ketiga, memilih solusi yang akan diterapkan untuk pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 Prioritaskan Isu Pajak Digital Tahun Ini

“Pilihan solusinya itu di tataran kebijakan, administrasi, atau keduanya,” ujar Awwaliatul, Kamis (14/11/2019).

Dalam tataran kebijakan, ada dua pilihan yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, aksi unilateral sebagai second-best solution. Kedua, konsensus global yang saat ini tengah digodok di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Jika aksi unilateral diambil, sambung dia, kepentingan nasional dapat dipastikan terjamin. Namun, pemangku kebijakan juga harus melihat kemungkinan atau kelayakan penerapan kebijakan. Selain itu, otoritas juga perlu melakukan asesmen atas efek yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan itu.

Baca Juga: Sistem Pajak Teritorial Dinilai Bisa Mengakomodasi Kompetisi Global

Indonesia saat ini tengah menggodok skema omnibus law yang mencakup tentang perubahan ketentuan bentuk usaha tetap (BUT). RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan ini menjadi upaya antisipatif jika konsensus global tidak tercapai pada 2020 seperti yang direncanakan.

Awwaliatul mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global memang masih penuh dengan ketidakpastian. Apalagi, ada preferensi heterogen dari berbagai negara yang harus dikoordinasikan untuk mencapai kesepakatan.

Terkait dengan upaya pencapaian konsensus global tersebut, OECD tengah meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan oleh sekretariat untuk pendekatan terpadu (unified approach) di bawah pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Selain itu, OECD juga meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan sekretariat untuk Global Anti-Base Erosion (GloBE) di bawah pilar kedua terkait pemajakan ekonomi digital. Permintaan komentar publik ini masih menjadi bagian dari pekerjaan Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD/G20 tentang BEPS. (kaw)

Adapun tiga aspek kunci itu adalah pertama, memahami model bisnis. Kedua, mengidentifikasi sejauh mana ketentuan pajak relevan dengan model bisnis. Ketiga, memilih solusi yang akan diterapkan untuk pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga: Uni Eropa Desak G20 Prioritaskan Isu Pajak Digital Tahun Ini

“Pilihan solusinya itu di tataran kebijakan, administrasi, atau keduanya,” ujar Awwaliatul, Kamis (14/11/2019).

Dalam tataran kebijakan, ada dua pilihan yang bisa menjadi pertimbangan. Pertama, aksi unilateral sebagai second-best solution. Kedua, konsensus global yang saat ini tengah digodok di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Jika aksi unilateral diambil, sambung dia, kepentingan nasional dapat dipastikan terjamin. Namun, pemangku kebijakan juga harus melihat kemungkinan atau kelayakan penerapan kebijakan. Selain itu, otoritas juga perlu melakukan asesmen atas efek yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan itu.

Baca Juga: Sistem Pajak Teritorial Dinilai Bisa Mengakomodasi Kompetisi Global

Indonesia saat ini tengah menggodok skema omnibus law yang mencakup tentang perubahan ketentuan bentuk usaha tetap (BUT). RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan ini menjadi upaya antisipatif jika konsensus global tidak tercapai pada 2020 seperti yang direncanakan.

Awwaliatul mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global memang masih penuh dengan ketidakpastian. Apalagi, ada preferensi heterogen dari berbagai negara yang harus dikoordinasikan untuk mencapai kesepakatan.

Terkait dengan upaya pencapaian konsensus global tersebut, OECD tengah meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan oleh sekretariat untuk pendekatan terpadu (unified approach) di bawah pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga: Negara Ini akan Terapkan Pajak Digital Paling Lambat Desember

Selain itu, OECD juga meminta komentar publik terkait proposal yang diajukan sekretariat untuk Global Anti-Base Erosion (GloBE) di bawah pilar kedua terkait pemajakan ekonomi digital. Permintaan komentar publik ini masih menjadi bagian dari pekerjaan Kerangka Kerja Inklusif (Inclusive Framework) OECD/G20 tentang BEPS. (kaw)

Topik : ekonomi digital, OECD, aksi unilateral, GloBE, digitalisasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 28 September 2016 | 12:45 WIB
RUSIA
Rabu, 28 September 2016 | 16:20 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 26 Desember 2018 | 11:40 WIB
BEPS ACTION 5
berita pilihan
Sabtu, 22 Februari 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 22 Februari 2020 | 10:58 WIB
PELAPORAN SPT
Sabtu, 22 Februari 2020 | 09:46 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Sabtu, 22 Februari 2020 | 09:30 WIB
PELAPORAN SPT
Sabtu, 22 Februari 2020 | 08:00 WIB
KOTA PADANG
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK