Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ingin Ajukan Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN, Masih Bisa?

A+
A-
3
A+
A-
3
Ingin Ajukan Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN, Masih Bisa?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Widya. Saya bekerja pada salah satu perusahaan yang bergerak di sektor minuman ringan dengan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) 11040. Sepengetahuan saya, pemerintah masih memberikan insentif pajak berupa pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN). Pertanyaannya, apakah perusahaan saya ini masih bisa mengajukan permohonan insentif tersebut? Jika iya, apa saja syarat dan ketetentuannya?

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Widya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Ibu, kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 9/2021).

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e PMK 9/2021, insentif pajak berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diperpanjang mulai dari masa pajak Januari 2021 hingga masa pajak Juni 2021. Dengan demikian, perusahaan Ibu masih bisa mengajukan permohonan insentif ini asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Merujuk pada Pasal 15 PMK 9/2021, pengusaha kena pajak (PKP) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.

Adapun PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran tersebut harus memenuhi syarat memiliki kode KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran R PMK 9/2021; telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE; atau telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Dalam Lampiran R PMK 9/2021, diketahui KLU perusahaan Ibu termasuk salah satu industri yang berhak mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, yaitu 11040 (industri minuman ringan).

Selain syarat KLU, PKP atau perusahaan Ibu juga harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Selain itu, dalam SPT Masa PPN, PKP juga harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pada Pasal 9 ayat (4c) UU PPN untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran.

Lebih lanjut, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan SPT Masa PPN yang disampaikan paling lama akhir bulan setelah masa pajak pemberian insentif berakhir.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 15 ayat (12) dan (13) PMK 9/2021, PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

  1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  2. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  3. PKP memiliki KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran R PMK 9/2021, fasilitas KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian SPT lebih bayar restitusi.

Adapun tata cara pengembalian pendahuluan PPN ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, restitusi PPN dipercepat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

wina

Kamis, 08 Juli 2021 | 13:40 WIB
perkenalkan saya wina staf pajak di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan. spt masa ppn tahun 2020 mengalami lebih bayar dan sudah diompensasikan ke masa berikutnya namun ada beberapa kelebihan yang belum dikompensasikan. apakah saya bisa melakukan pembetulan spt m ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Sebut Insentif Dunia Usaha Sudah Terserap Rp57,92 Triliun

Minggu, 12 September 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN BANTUL

Pacu Penerimaan Pajak PBB, Pemutihan dan Undian Berhadiah Diadakan

Sabtu, 11 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jangan Telat! Pemutihan Pajak Kendaraan Berakhir Bulan Ini

Jum'at, 10 September 2021 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah