PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Ternyata Ini yang Buat Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Cukup Lama

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Februari 2020 | 16:03 WIB
Ternyata Ini yang Buat Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Cukup Lama

Berfoto bersama setelah penandatanganan kesepakatan pembaruan P3B Indonesia & Singapura. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum disepakati dan diteken pada pada Selasa (4/2/2020), pembaruan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia dan Singapura melalui proses perundingan dimulai sejak 2015 dan berlangsung hingga lima kali. Mengapa cukup lama?

Salah satu negosiator dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yaitu Chintya Pramasanti mengungkapkan cerita di balik itu. Cerita itu disampaikan dalam video berdurasi 5 menit yang diunggah BKF melalui akun Twitter-nya.

“Perundingan P3B Indonesia—Singapura itu berlangsung dari 2015 – 2020, memang cukup lama. [Hal ini] karena ada banyak pasal non-negotiable bagi Singapura, sehingga Indonesia butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan advokasi posisi tersebut agar bisa diterima oleh Singapura,” jelas Chintya.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Seperti diberitakan sebelumnya, perundingan telah dimulai sejak 2015 dan berlangsung selama lima putaran. Perundingan awal dilakukan pada 8-10 Juli 2015 di Batam. Perundingan selanjutnya diadakan pada 27-29 Juli 2016 di Singapura dan 12-14 September 2018 di Singapura. Selanjutnya, ada perundingan kembali pada 26-28 November 2018 di Jakarta dan pada 6-9 Januari 2020 di Singapura.

Lamanya proses perundingan membuat Chintya menemui salah satu hal yang menarik. Dia melihat bagaimana kedua belah pihak saling bersikukuh atas posisinya masing-masing dan bagaimana masing-masing pihak itu berargumentasi untuk meyakinkan lawannya.

“Sehingga itu jatuhnya tuh kayak lagi perang tapi itu di meja perundingan,” imbuhnya.

Baca Juga:
Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Dia pun optimistis pembaruan P3B Indonesia dan Singapura dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan dalam amendemen, ada sejumlah fitur baru yang ditawarkan sehingga mampu menjadi stimulus bagi meningkatnya investasi untuk kedua negara.

Ada sejumlah kesepakatan yang diambil, salah satunya terkait dengan relaksasi tarif pajak untuk royalti dan branch profit tax. Simak artikel ‘Resmi dari DJP, Ini Pokok-Pokok Pembaruan P3B Indonesia & Singapura’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA BARAT I

Tidak Setor Pajak yang Dipungut, Direktur Diserahkan ke Kejari

Kamis, 13 Juni 2024 | 11:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Akun Wajib Pajak Nanti Harus Diaktifkan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC