Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mengimplementasikan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE). Implementasi NLE akan memberikan kemudahan dan menghemat biaya logistik nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut biaya logistik Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean, yakni mencapai 23,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Dengan implementasi NLE, dia memperkirakan biaya logistik akan turun hingga menjadi 17% terhadap PDB.

"Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti dikontribusikan dari seluruh proses dari hulu hingga hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi," katanya dalam konferensi pers bersama, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sri Mulyani mengilustrasikan penghematan biaya logistik itu terjadi pada proses penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas (SP2) yang sebelumnya hanya dilayani setiap Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB kini dilayani secara online 7x24 jam. Hal ini berpotensi menghemat biaya Rp402 miliar per tahun dan memangkas waktu 91%.

Pada proses pemesanan truk yang bisa dilakukan secara online juga berpotensi menghemat Rp975 miliar per tahun dan memangkas waktu 50%. Proses inspeksi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh Bea Cukai dan Badan Karantina, kini terintegrasi. Hal ini berpotensi menghemat Rp85 miliar per tahun dan memangkas waktu 35-56%

Adapun pada tahapan pengangkutan dan bongkar-muat barang yang sebelumnya terdapat duplikasi dokumen pada 7 instansi, kini cukup pemberitahuan tunggal melalui single submission. Oleh karena itu, akan ada penghematan Rp60 miliar per tahun dan pemangkasan waktu 74%.

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank

"Semua akan ada dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen berulang-ulang. Ini karena pada dasarnya para pelaku menggunakan formulir yang sama berkali-kali dan berulang," ujarnya.

Sri Mulyani optimistis biaya logistik Indonesia akan semakin murah dan mampu bersaing dengan negara lain di Asean. Dia memberi contoh di Malaysia, biaya logistiknya hanya 13% terhadap PDB pada 2017.

Implementasi ekosistem logistik nasional juga menjadi terobosan karena performa logistik Indonesia cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir. Padahal, kecepatan dan ongkos logistik menjadi salah satu indikator dalam kemudahan iklim berusaha di Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Implementasi ekosistem logistik nasional akan menciptakan standar pelayanan yang transparan dan sehat bagi importir, eksportir, dan pengusaha logistik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan implementasi ekosistem logistik nasional akan meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara lain. Menurutnya, hambatan logistik nasional selama ini selalu berkutat pada durasi dan biaya.

Budi menegaskan kementeriannya akan meningkatkan integrasikan infrastruktur logistik akan ekosistemnya semakin baik.

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

"Kami mengintegrasikan dan menghubungkan infrastruktur dengan simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun, terminal. Semua ini harus menghubungkan darat, laut, udara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani pun menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan dua peraturan menteri keuangan (PMK), yakni PMK No. 108/PMK.04/2020 dan PMK No. 109/PMK.04/2020 untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional. (kaw)

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Topik : ekosistem logistik nasional, NLE, biaya logistik, Sri Mulyani, bea cukai

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 16:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukanlah Upaya Resentralisasi

Senin, 13 September 2021 | 14:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

Senin, 13 September 2021 | 12:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Bakal Atur Ulang Penyaluran DBH, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Minggu, 12 September 2021 | 16:45 WIB
OLIMPIADE APBN 2021

Olimpiade Dimulai, Sri Mulyani Ingin Anak Muda Lebih Paham APBN

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji