Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Hitungan DJBC Soal Efek Penurunan Sanksi Kepabeanan pada Penerimaan

A+
A-
2
A+
A-
2
Hitungan DJBC Soal Efek Penurunan Sanksi Kepabeanan pada Penerimaan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memperkirakan potensi penerimaan sanksi kepabeanan berisiko hilang sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama pelaksanaan omnibus law perpajakan. Hingga saat ini rancangan omnibus law perpajakan sudah disampaikan ke DPR.

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan DJBC Rahmat Soebagiyo mengatakan nilai itu setara separuh dari realisasi penerimaan sanksi administrasi kepabeanan tahun lalu yang mencapai sekitar Rp200 miliar.

Penurunan penerimaan itu terjadi karena sanksi kepabeanan akan dipangkas menjadi paling besar 400%. Adapun besaran sanksi yang berlaku saat ini, menurut Undang-Undang (UU) No.17/2006 tentang Kepabeanan, maksimal 1000%.

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

"Dugaan kami begitu. Namun, selama ini penerimaan dari sanksi tidak menjadi andalan Bea Cukai. Kami juga masih mempunyai [penerimaan dari] sanksi pidana," katanya di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Rahmat tidak mempermasalahkan potensi penerimaan yang hilang karena pengurangan sanksi administrasi kepabeanan. Dia beralasan selama ini banyak perusahaan khawatir setelah tidak sengaja membuat kesalahan menulis laporan impornya. Kekhawatiran ini karena ancaman dendanya mencapai 10 kali lipat.

Misalnya, seorang pengusaha mengimpor satu set perlengkapan tetapi hanya memberitahukan perlengkapan utamanya saja, sedangkan aksesorisnya tidak dicatat. Begitu ketahuan, kata Rahmat, dendanya bisa 10 kali lipat dari nilai bea masuk yang kurang bayar, meski tidak disengaja.

Baca Juga: Wow, Penerimaan Cukai Etil Alkohol Tumbuh 205,4%

Rahmat berharap pengurangan sanksi administratif kepabeanan melalui omnibus law perpajakan bisa menghilangkan ketakutan para importir. Dengan ketentuan itu pula, pemerintah juga bisa meyakinkan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Rahmat menambahkan DJBC juga akan meningkatkan pengawasan kepabeanan meski ancaman sanksi administrasinya dipangkas. Pengawasan yang selama ini berjalan misalnya memasukkan data kesalahan importir pada profil kepabeanannya.

RUU omnibus law perpajakan akan menurunkan sanksi administratif kepabeanan. UU Kepabeanan mengatur sanksi untuk kesalahan pelaporan bea masuk mencapai maksimal 1000% dari nilai bea masuk yang kurang bayar.

Baca Juga: Hingga 1 Juli, DJBC Telah Bebaskan Cukai Etil Alkohol Rp1,72 Triliun

Adapun dalam omnibus law perpajakan, sanksi tersebut dipangkas menjadi paling besar 400%. Ada pula penurunan penalti jika importir melakukan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, dari semula maksimal 500% menjadi hanya 200%.

RUU itu juga memuat perubahan pengenaan bunga atas sanksi yang belum terbayarkan. Sebelumnya, DJBC menganut besaran bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Namun, skema penghitungannya akan diubah menjadi hanya 10% ditambah tarif bunga per tahun yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan, dibagi 12 bulan. (kaw)

Baca Juga: Model Pemeriksaan Diubah, Pemerintah Jamin Arus Barang Impor Lancar
Topik : omnibus law, omnibus law perpajakan, sanksi kepabeanan, bea cukai, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 27 Juni 2020 | 06:01 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN
Jum'at, 26 Juni 2020 | 13:57 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 26 Juni 2020 | 08:32 WIB
PENGAWASAN INTERNAL
Kamis, 25 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC