Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hibah Pariwisata, Sri Mulyani: Saya Tahu Banyak yang Masih Menghendaki

A+
A-
1
A+
A-
1
Hibah Pariwisata, Sri Mulyani: Saya Tahu Banyak yang Masih Menghendaki

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (9/4/2021). (tangkapan layar Youtube)

BALI, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memutuskan untuk kembali memberikan hibah pariwisata. Kebijakan ini ditempuh untuk mendukung pelaku usaha di sektor pariwisata pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan pemberian hibah tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Dengan hibah tersebut, dia berharap daerah-daerah, seperti Bali, yang mengandalkan pariwisata sebagai penopang ekonomi bisa kembali membaik.

"Saya tahu banyak kabupaten/kota yang masih menghendaki karena memang Bali adalah salah satu yang paling dalam terpengaruh pandemi," katanya dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (9/4/2021).

Baca Juga: Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

Sri Mulyani mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami tekanan paling berat akibat pandemi Covid-19. Pada situasi tersebut, daerah seperti Bali membutuhkan berbagai stimulus untuk menjaga pelaku usaha tetap bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada stimulus berupa hibah pariwisata misalnya, pemerintah telah menganggarkan dana Rp3,3 triliun untuk pemda dan pelaku usaha sektor pariwisata pada 2020. Bali memperoleh alokasi hibah senilai Rp1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota. Nilai tersebut sekitar 39,4% dari alokasi nasional.

Sri Mulyani pun berharap makin banyak pelaku usaha pariwisata yang memperoleh dana hibah tersebut pada tahun ini. "Jadi, kami memberikan [kembali], sesudah kami mendengar aspirasi dari hotel, restoran, dan akomodasi atau horeka ini yang paling terkena dahsyat dari pandemi," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Olimpiade APBN Dikemas Seperti Indonesian Idol

Selain dana hibah, Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk mendukung sektor pariwisata. Pemda dapat memanfaatkan DAK fisik itu untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di wilayahnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan telah menganggarkan dana hibah untuk sektor pariwisata akan berkisar Rp2,7 hingga Rp3,7 triliun pada tahun ini. Dia berharap penyerapan dana hibah 2021 lebih besar dari tahun lalu.

Pada 2020, dana hibah pariwisata hanya tersalur Rp2,2 triliun atau kurang dari 70% dari pagu Rp3,3 triliun. Kinerja ini dikarenakan waktu pencairan yang menjelang akhir tahun. Dana hibah pariwisata tersebut tersalur kepada 6.730 hotel dan 7.630 restoran. (kaw)

Baca Juga: Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Topik : hibah pariwisata, kebijakan fiskal, Sri Mulyani, Bali

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP