BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi.
WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru berencana untuk memperbarui ketentuan hukumnya agar bisa memajaki pendapatan perusahaan digital multinasional seperti Google, Facebook, dan Amazon.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengungkapkan bahwa kabinet telah sepakat untuk mendiskusikan pembaruan tax framework dari negara untuk memastikan raksasa digital itu membayar pajaknya dengan benar dan adil.
“Perusahaan-perusahaan seperti yang menawarkan jaringan media sosial, platform perdagangan, dan iklan online, saat ini mendapatkan penghasilan yang signifikan dari konsumen Selandia Baru tanpa bertanggung jawab atas pajak penghasilan,” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (18/2/2019).
Jacinda Ardern mengatakan pemerintah akan berkonsultasi dan menerbitkan desain kebijakan pajak yang mampu menyeret perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan.
Ardern menganggap ketidakpatuhan perusahaan atas pajaknya karena sistem pajak yang berlaku saat ini tidak berkelanjutan. Menurutnya, sistem pajak yang saat ini berlaku masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk tidak menyetor PPh Badan.
Untuk itu, pemerintah Selandia Baru akan menerbitkan kebijakan pajak yang mampu memajaki perusahaan AS tersebut. Langkah ini, seperti dilansir nzherald.co.nz, serupa dengan pemerintah Australia dan beberapa negara anggota Uni Eropa yang mengusung pajak digital.
Mengenai rencana tersebut, Menteri Pendapatan Selandia Baru Stuart Nash pun menilai peraturan pajak internasional yang berlaku belum mengikuti model bisnis modern yang digunakan oleh perusahaan multinasional.
Kendati tidak menyebutkan nama perusahaan secara spesifik yang akan disasarnya melalui kebijakan pajak, Stuart Nash hanya menegaskan pajak digital akan berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang media sosial. (kaw)
