Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Genjot Pajak Kendaraan, Pemerintah Sisir Para Penunggak Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Genjot Pajak Kendaraan, Pemerintah Sisir Para Penunggak Pajak

Ilustrasi. (DDTC)

PHNOM PENH, DDTCNews—Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja berencana menyisir seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, sekaligus mengenakan denda terhadap wajib pajak tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja melalui keterangan resminya. Selain itu, pemerintah juga mengimbau wajib pajak untuk segera mendeklarasikan pajak kendaraan dan membayar pajak kendaraan sesuai ketentuan, yaitu mulai 1 Juni hingga 30 November 2020.

“Mulai 1 Januari 2021, otoritas pajak akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk meninjau kembali deklarasi pajak dan memberikan denda bagi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak,” bunyi pengumuman itu, dikutip Rabu (27/5/2020).

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Bukan tanpa sebab, pemerintah mendesak wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan. Saat ini, pemerintah tengah berjuang untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Corona sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Pemilik kendaraan dapat membayar dan menyerahkan deklarasi pajak mereka di kantor pajak cabang provinsi maupun kabupaten. Wajib pajak juga bisa mendatangi perbankan mana pun yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian.

Sementara untuk pemilik kendaraan bebas pajak, pemerintah mengimbau pemilik kendaraan untuk meminta label kendaraan dari otoritas pajak untuk kemudian menempelkannya pada kendaraan mereka.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Dalam siaran persnya terdahulu, Direktur Jenderal Departemen Umum Kong Vibol pernah mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mengejar penerimaan pajak tahun ini sebesar US$2,89 miliar, atau sama seperti tahun lalu.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah antara lain seperti mendorong otoritas pajak untuk mengatur mekanisme pemantauan penghindaran pajak yang terkait dengan bahan konstruksi, semen, beton dan minyak bumi.

Dilansir dari Phnompenhpost, otoritas pajak juga bakal menindaklanjuti penerapan cap pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk bir agar pengenaan pajak lebih transparan, sekaligus memastikan persaingan usaha berjalan adil.

Baca Juga: Kembangkan Judi Online, Rezim Perpajakan Direformasi

Pendapatan PPN yang dikumpulkan oleh GDT melalui sistem manajemen data pendapatan pajak online pada tahun lalu mencapai US$ 2,82 miliar, atau hanya 23% dari nilai yang ditargetkan. (rig)

Topik : pajak kendaraan, kamboja, internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:28 WIB
BOSNIA-HERZEGOVINA
Senin, 06 Juli 2020 | 11:48 WIB
BELGIA
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP