BERITA TERKINI
SAMARINDA, DDTCNews – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) terus didorong Pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya, dengan mengubah eks lahan perkebunan menjadi kawasan permukiman.
Kabid Penataan Kota Disciptakot Samarinda Dian Ruhendra mengatakan ada beberapa lokasi perkebunan di pinggiran Samarinda, seperti di Kecamatan Palaran dan Samarinda Utara yang rusak oleh aktivitas pertambangan di sekitarnya, sehingga lahan tersebut tak lagi produktif. Menurutnya, titik itulah yang cocok menjadi lokasi pengembangan permukiman.
“Ditanam tak bisa tumbuh. Kalau diperbaiki butuh biaya besar. Maka, kami berencana menjadikannya sebagai permukiman. Perubahan kebun menjadi hunian itu sesuai kebutuhan kota. Apalagi Samarinda menuju kota metropolitan,” ujarnya, Senin (19/9).
Kendati demikian, Dian menjelaskan untuk mengubah tata ruang tak boleh dilakukan sembarangan. Sebab, semuanya sudah terintegrasi. Meski demikian, dia menyebut hal itu dapat dievaluasi per lima tahun.
“Kalau memenuhi syarat misalnya secara geologi, topografi, dan lainnya, bisa dipertimbangkan,” katanya.
Dia menyebut berkembangnya sebuah tata ruang disebabkan adanya aksesbilitas suatu wilayah. Misalnya terkait pembukaan jalan, maka secara otomatis masyarakat menjadikan tempat itu sebagai permukiman
“Ketika disiarkan ke publik dan hasilnya oke, baru dibuatkan peraturan daerah (perda). Setelah itu baru dipakai pemkot sebagai acuan. Kalau memang boleh diubah hunian, kami support,” ungkapnya.
Dian juga menjelaskan dalam permukiman yang terbentuk nantinya, titik-titik komersial tetap diperbolehkan. Meski jumlahnya tak bisa banyak.
“Di permukiman, aktivitas bisnis juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Misalnya, kalau malam-malam lapar, bisa cari yang terdekat,” imbuhnya.
Sebelumnya, seperti dikutip dalam Kaltim.Prokal.co, anggota Komisi II DPRD Samarinda Sarwono menerangkan bila perda tata ruang wilayah diubah untuk peningkatan daerah permukiman, maka akan menambah potensi PBB untuk PAD.
“Misal, di jalur ring road, status lahannya kebanyakan masih untuk perkebunan. Namun, daerah yang dikatakan perkebunan itu hanya berupa lahan kosong yang tidak digunakan. Ini yang harus dilirik,” katanya.
Bila perda tentang tata ruang wilayah perkebunan yang kosong tersebut disesuaikan untuk dijadikan permukiman dan kawasan ekonomi, sambungnya, maka PBB dan izin mendirikan bangunan (IMB) dapat meningkat.
“Ini hasilnya bisa untuk pembangunan, juga menutupi kekurangan dana perimbangan. Ini tinggal kebijakan dari kepala daerah. Apakah mau memulai langkah dari sini. Karena daerah perkebunan yang tak bisa dimukimi, bila dijadikan daerah permukiman, maka akan meningkatkan pendapatan daerah,” ulasnya. (Amu)
