Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot Ekonomi, Perbankan Dukung Kebijakan Tax Haven

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Rencana kebijakan Presiden Joko Widodo membuat suaka pajak yang akan berlokasi di wilayah tertentu di Indonesia masih menuai pro dan kontra.

Dari sisi perbankan, Corporate Secretary Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan  perbankan siap mendukung jika tujuannya mendorong kegiatan ekonomi domestik.

“Kami pikir, jika salah satu wilayah di tanah air menjadi wahana tax haven sebagaimana di terapkan negara lain, sejauh tujuan akhirnya mendukung kegiatan ekonomi, saya kira tidak masalah" ujar Ryan di sela BNI media gathering sekaligus pengumuman lomba tulis dan foto BNI 2016 di D'consulate, Jakarta, Kamis (8/9).

Baca Juga: Ini Peringkat Negara Suaka Pajak Versi Tax Justice Network

Rencana pemberlakuan suatu wilayah dengan suaka pajak akan memberikan tarif pajak yang sangat rendah untuk wajib pajak (WP) dalam menyimpan hartanya. Bahkan, ada kemungkinan untuk tidak dikenakan tarif pajak sama sekali.

Wilayah suaka pajak merupakan tempat yang aman bagi WP untuk menyimpan harta serta menarik modal masuk. Pemerintah harus memikirkan terlebih dulu dampak positif dan negatif sebelum menggelar suaka pajak di Indonesia.

Karena itu, lanjut Ryan, egulasi untuk membuat perusahaan cangkang di dalam negeri pun juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Suaka pajak ini telah tercermin di Panama yang sukses menerapkan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Ia menambahkan hal utama dalam perencanaan suaka pajak Indonesia, yaitu antara eksekutif dan legislatif harus menyepakati kebijakan tersebut. Namun, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum cukup relevan dalam mengadakan suaka pajak.

Karena sesuai UU yang berlaku di Indonesia, pajak merupakan sebuah kewajiban rakyat sebagai WP terhadap negara. Pajak sendiri diharuskan bersifat memaksa, dan WP tersebut tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung atas kepatuhan membayar pajak.

Hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk membantu pembangunan negara yang bisa dialokasikan ke beberapa sektor. Di samping itu, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah berjalan terlihat masih belum sempurna dengan yang direncanakan pemerintah.

Baca Juga: Ada Tax Haven, Ini Daftar Negara Pengirim Data Keuangan ke Indonesia

Pemerintah harus lebih mengedepankan kebijakan perpajakan yang sudah berjalan dari pada kebijakan yang belum dicanangkan bahkan baru direncanakan oleh Presiden seperti pengadaan tax haven Indonesia ini. (Amu)

“Kami pikir, jika salah satu wilayah di tanah air menjadi wahana tax haven sebagaimana di terapkan negara lain, sejauh tujuan akhirnya mendukung kegiatan ekonomi, saya kira tidak masalah" ujar Ryan di sela BNI media gathering sekaligus pengumuman lomba tulis dan foto BNI 2016 di D'consulate, Jakarta, Kamis (8/9).

Baca Juga: Ini Peringkat Negara Suaka Pajak Versi Tax Justice Network

Rencana pemberlakuan suatu wilayah dengan suaka pajak akan memberikan tarif pajak yang sangat rendah untuk wajib pajak (WP) dalam menyimpan hartanya. Bahkan, ada kemungkinan untuk tidak dikenakan tarif pajak sama sekali.

Wilayah suaka pajak merupakan tempat yang aman bagi WP untuk menyimpan harta serta menarik modal masuk. Pemerintah harus memikirkan terlebih dulu dampak positif dan negatif sebelum menggelar suaka pajak di Indonesia.

Karena itu, lanjut Ryan, egulasi untuk membuat perusahaan cangkang di dalam negeri pun juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Suaka pajak ini telah tercermin di Panama yang sukses menerapkan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Otoritas Pajak Gerebek Puluhan Bank & Rumah Pribadi, Ada Apa?

Ia menambahkan hal utama dalam perencanaan suaka pajak Indonesia, yaitu antara eksekutif dan legislatif harus menyepakati kebijakan tersebut. Namun, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum cukup relevan dalam mengadakan suaka pajak.

Karena sesuai UU yang berlaku di Indonesia, pajak merupakan sebuah kewajiban rakyat sebagai WP terhadap negara. Pajak sendiri diharuskan bersifat memaksa, dan WP tersebut tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung atas kepatuhan membayar pajak.

Hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk membantu pembangunan negara yang bisa dialokasikan ke beberapa sektor. Di samping itu, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah berjalan terlihat masih belum sempurna dengan yang direncanakan pemerintah.

Baca Juga: Ada Tax Haven, Ini Daftar Negara Pengirim Data Keuangan ke Indonesia

Pemerintah harus lebih mengedepankan kebijakan perpajakan yang sudah berjalan dari pada kebijakan yang belum dicanangkan bahkan baru direncanakan oleh Presiden seperti pengadaan tax haven Indonesia ini. (Amu)

Topik : tax haven, offshore financial center, surga pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI