PERATURAN PAJAK

Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Muhamad Wildan | Jumat, 19 April 2024 | 16:00 WIB
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Gaji yang dibayarkan oleh wajib pajak badan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Jika memiliki pengeluaran berupa gaji kepada anggota persekutuan, firma, atau persekutuan komanditer (CV), wajib pajak badan harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya tersebut.

"Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan…gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham," bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Menurut ayat penjelas dari Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, anggota firma, persekutuan, dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan.

Sebagaimana tercantum pula dalam ayat penjelas dari Pasal 4 ayat (3) huruf i, firma, persekutuan, dan CV merupakan badan-badan yang himpunan anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut.

Dengan demikian, tidak ada imbalan dalam bentuk gaji bagi para anggota firma, persekutuan, dan CV yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

"Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji," bunyi ayat penjelas dari Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh.

Akibat dari ketentuan tersebut, gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau CV bukanlah pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya