BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali menebar insentif, kali ini giliran sektor properti yang disasar dengan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) penjualan properti. Berita ini telah tersebar di beberapa media nasional pagi ini, Senin (15/8).
Diundangkan pada 8 Agustus dan akan berlaku mulai 8 September nanti, ketentuan ini berlaku kepada wajib pajak yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan. Jika sebelumnya PPh yang dibayar tarifnya 5% dari nilai kotor penjualan, kini dipotong menjadi 2,5%.
Sementara tarif PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana lebih kecil lagi, yakni jadi 1% dari nilai penjualan. Bahkan, pengalihan atau penjualan tanah dan bangunan kepada pemerintah , BUMN, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus, misalnya untuk proyek infrastruktur tarifnya 0%.
Tarif ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, kecuali bagi wajib pajak badan yang melakukan pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Penurunan tarif ini disambut baik kalangan pengembang. Seperti apa komentar mereka ? Berikut ringkasan beritanya :
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy menilai pemangkasan ini akan dinikmati masyarakat dan pengembang. Namun, pengembang meminta penurunan PPh ini dibarengi dengan penurunan bea hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Menurutnya, BPHTB telah membebani konsumen. Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan tujuan penurunan PPh tersebut memang untuk menggeliatkan properti. Dia mengakui ada potensi penerimaan pajak yang akan tergerus, tapi tidak banyak.
Kekayaan orang-orang superkaya (taipan) Indonesia berpotensi naik bilai pengakuan aset dalam program tax amnesty benar-benar terlaksana. Pasalnya, dalam Pasal 24 dan 25 PMK No.118/PMK/2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 11/2016 soal pengampunan pajak disebutkan peserta program tax amnesty dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPh. Syaratnya, pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
Performa pelaksanaan repatriasi dalam kebijakan tax amnesty menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk bank, manajer investasi, dan perantara pedagang efek sebagi pintu masuk atau gateway.Hal ini diatur dalam PMK No.123/PMK.08/2016 yang merupakan revisi dari PMK 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan tax amnesty bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena mendorong investasi. Repatriasi dana dari kebijakan tax amnesty bisa disalurkan ke sektor riil. Dia meyakini langkah itu akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini.
Pemerintah disarankan menyederhanakan klasifikasi industri rokok guna memaksimalkan pendapatan dari sektor cukai hasil tembakau, dengan alasan-alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencontohkan penyederhanaan layer industri rokok itu dilakukan berdasarkan produksi rokok setiap batang. Jika produksi di atas 2 miliar batang maka industri itu dikategorikan layer besar, kisaran 1-2 miliar batang kategori menengah, dan di bawah 1 miliar batang kategori kecil.
Pemerintah diminta memperhitungkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2017 mendatang secara cermat lantaran berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika tarif dan target penerimaan dinaikkan maka realisasi penerimaan akan merosot. Kebijakan kenaikan itu bisa mengakibatkan produsen rokok skala kecil dan menengah gulung tikar.
Rencana penggabungan dua perusahaan PT Pertamina Gas dan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) diyakini dapat menciptakan efisiensi belanja modal senilai Rp13,12 triliun. Penggabungan perusahaan akan menghemat biaya operasi dan ongkos pemeliharaan, sehingga harga jual gas ke konsumen bisa lebih murah. (Amu)
