Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi Hingga Rp5.467 triliun

3
3

Ilustrasi Bank Indonesia. 

JAKARTA, DDTCNews – Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah mengerek posisi ULN Indonesia secara keseluruhan pada akhir Februari 2019.

Bank Indonesia (BI) merilis data ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 senilai US$388,7 miliar (sekitar Rp5.467 triliun) Nilai itu terbagi atas utang pemerintah dan bank sentral US$193,8 miliar serta utang swasta – termasuk BUMN – senilai US$194,9 miliar.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 8,8% (yoy) pada Februari 2019, meningkat dibandingkan dengan 7,2% (yoy) pada bulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2019 Versi BI

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 tercatat senilai US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3%. Padahal, posisi pada bulan sebelumnya, ULN pemerintah tercatat hanya tumbuh 3,9% (yoy). Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik.

“Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada Februari 2019 Pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk ntuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk,” imbuh BI.

Masuknya aliran ULN kepada pemerintah, sambung otoritas moneter, digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuan 6%

Sektor-sektor yang masuk di dalamnya antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Di sisi lain, ULN swasta tumbuh stabil pada Februari 2019. Posisi ULN swasta pada Februari 2019 sebesar US$1,3 miliar atau tumbuh sebesar 10,8% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

ULN swasta ini, papar bank sentral, sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,2%.

Baca Juga: Pembiayaan Utang APBN 2019 Hampir Sentuh 50%, Ini Penjelasan Kemenkeu

Otoritas melihat struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 36,9%. Ini tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya dan masih berada di kisaran rata-rata negara peers.

Dari sisi jangka waktunya, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi 86,3% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, BI melihat struktur ULN Indonesia tetap sehat.

“Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas BI. (kaw)

Baca Juga: Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 8,8% (yoy) pada Februari 2019, meningkat dibandingkan dengan 7,2% (yoy) pada bulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah,” jelas BI dalam keterangan resmi, Senin (15/4/2019).

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I/2019 Versi BI

Posisi ULN pemerintah pada Februari 2019 tercatat senilai US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3%. Padahal, posisi pada bulan sebelumnya, ULN pemerintah tercatat hanya tumbuh 3,9% (yoy). Pertumbuhan ini lebih dipengaruhi arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik.

“Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada Februari 2019 Pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk ntuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk,” imbuh BI.

Masuknya aliran ULN kepada pemerintah, sambung otoritas moneter, digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuan 6%

Sektor-sektor yang masuk di dalamnya antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Di sisi lain, ULN swasta tumbuh stabil pada Februari 2019. Posisi ULN swasta pada Februari 2019 sebesar US$1,3 miliar atau tumbuh sebesar 10,8% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

ULN swasta ini, papar bank sentral, sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,2%.

Baca Juga: Pembiayaan Utang APBN 2019 Hampir Sentuh 50%, Ini Penjelasan Kemenkeu

Otoritas melihat struktur ULN Indonesia masih tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 36,9%. Ini tidak banyak berubah dari bulan sebelumnya dan masih berada di kisaran rata-rata negara peers.

Dari sisi jangka waktunya, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan porsi 86,3% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, BI melihat struktur ULN Indonesia tetap sehat.

“Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas BI. (kaw)

Baca Juga: Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019
Topik : utang luar negeri, Bank Indonesia, sukuk, APBN
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI