INGGRIS

Duh, Pengeluaran Otoritas di Amazon 6 Kali Lebih Banyak dari Pajaknya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 12 Juni 2019 | 11:06 WIB
Duh, Pengeluaran Otoritas di Amazon 6 Kali Lebih Banyak dari Pajaknya

Ilustrasi. (foto: glassdoor)

JAKARTA, DDTCNews – Ototoritas perpajakan Inggris (HM Revenue & Customs/HMRC) justru menghabiskan pengeluaran lebih dari enam kali lipat dari nilai pajak korporasi yang dibayarkan Amazon.

Dalam laporan serikat buruh GMB, HMRC menghabiskan 11 juta pound sterling untuk penggunaan layanan web-hosting Amazon pada tahun lalu. Nilai tersebut tercatat lebih dari enam kali lipat dari pajak perusahaan senilai 1,7 juta pound sterling yang dibayarkan Amazon kepada Inggris.

“Otoritas pajak Inggris adalah pemboros terbesar kedua pada layanan Amazon di antara departemen pemerintah pusat, jatuh tepat di belakang kantor pusat yang menghabiskan hampir 16 juta pound sterling tahun lalu,” demikian tulis laporan tersebut, seperti dikutip pada Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:
Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Pemerintah pusat menghabiskan sekitar 45,5 juta pound sterling pada tahun lalu dengan kelompok e-commerce Amerika Serikat, termasuk 4 juta pound sterling dari Departemen Pekerjaan dan Pensiun – yang sebagian untuk menampung elemen-elemen dariUniversal Credit system.

Kontrak diberikan segera setelah Amazon hampir mengurangi separuh tagihan pajak korporasi Inggris menjadi 4,5 juta pound sterling pada 2017 dari posisi 7,4 juta pound sterling pada 2016 atas laba 72 juta pound sterling yang dinyatakan melalui anak perusahaan Amazon UK Services. Amazon hanya membayar pajak 1,7 juta pound sterling pada tahun lalu.

Belanja yang cukup besar itu juga dinilai tidak sebanding dengan perlakuan perusahaan terhadap pekerja di Inggris. Tim Roache, Sekretaris Umum GMB mengatakan pekerja di Gudang raksasa Amazon berada di bawah tekanan sehingga berdampak pada terjadinya cedera dan rasa sakit.

Baca Juga:
Inggris Lanjutkan Pengenaan Windfall Tax Migas Hingga 2029

Sementara itu, Amazon, yang memiliki 17 gudang di Inggris dan mempekerjakan 27.500 pekerja di Inggris mengatakan tuduhan itu salah dan tidak berdasar. Amazon mengaku banga dengan catatan keselamatan perusahaan.

Menurut angka dari Health & Safety Executive (HSE), rata-rata cedera Amazon lebih dari 40% lebih sedikit dari pada perusahaan transportasi dan pergudangan lainnya di Inggris. Namun, klaim tersebut dipersoalkan GMB dan meminta Amazon untuk mempublikasikan laporan HSE.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan keputusan pengadaan, termasuk kontrak dengan Amazon Web Services (AWS) – yang menyediakan infrastruktur di balik situs web - didasarkan pada nilai wajib pajak, kemampuan, keamanan, dan keandalan layanan.

Baca Juga:
Ikuti KTM WTO ke-13, RI Ingin Stop Moratorium Bea Masuk Barang Digital

“Kami juga memastikan bahwa bisnis besar, seperti semua pembayar pajak lainnya, membayar semua pajak sesuai dengan hukum Inggris. Tidak ada penawaran khusus dan kami tidak menerima kurang dari itu,” tegasnya.

Amazon mengatakan bahwa pemerintah Inggris membelanjakan kurang dari 1% dari anggaran teknologi informasi tahunan untuk layanannya. Amazon mengklaim telah dipilih sebagai penyedia karena lebih murah dari pada opsi lain.

“Laporan dari GMB menyesatkan. Departemen pemerintahan yang menggunakan AWS mengalami penghematan biaya 40% hingga 60%. Mereka bisa memilih opsi yang lebih mahal atau kurang andal, tetapi itu akan merugikan konstituen mereka,” kata seorang juru bicara AWS, seperti dilansir The Guardian. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 25 Maret 2024 | 15:37 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Selasa, 27 Februari 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ikuti KTM WTO ke-13, RI Ingin Stop Moratorium Bea Masuk Barang Digital

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri