Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

1
1

Ilustrasi DPR. 

JAKARTA, DDTCNews – Rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR turut menyinggung relaksasi kebijakan pajak yang digulirkan Kemenkeu. Legislator menyoroti efek samping pemberian relaksasi kebijakan terhadap penerimaan negara.

Salah satunya datang dari meja pimpinan Banggar yakni Said Abdullah dari Fraksi PDIP. Dia menyoroti rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan korporasi dari 25% menjadi 20%. Langkah ini diproyeksi akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Pemerintah, lanjutnya, perlu menjelaskan strategi mitigasi efek dari rencana kebijakan tersebut.

“Kebijakan fiskal itu targetnya selalu bagus tapi tidak pernah sampai target. Kemudian sekarang menkeu mendorong tarif PPh sampai 20%. Apakah ini tidak berdampak dalam penerimaan kita pada 2020?” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selanjutnya, komentar datang dari Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasdem. Legislator dari Maluku Utara tersebut menyoroti asumsi makro yang bergerak naik secara moderat untuk tahun depan. Dia meminta jaminan pemerintah agar penerimaan sesuai dengan target.

Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti pilihan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak pada tahun ini. Pemberian fasilitas fiskal tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara selektif.

“Kami hanya tidak ingin pihak yang tidak boleh mendapat insentif justru mendapatkan fasilitas,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpakan mengatakan pemerintah sudah menghitung risiko pemberian insentif bagi penerimaan negara. Menurutnya, gelontoran insentif di tengah kondisi iklim ekonomi saat ini akan membuat pertumbuhan penerimaan pajak bergerak moderat.

Otoritas pajak menghitung laju pertumbuhan penerimaan tahun depan akan bergerak di kisaran 9% dari target setoran pada 2019. Bila ditambah dengan extra effort dari petugas pajak maka pertumbuhan bisa dikerek naik hingga 12% pada tahun fiskal 2020.

“Target penerimaan pajak pada 2019 dan 2020 masih tetap di basis ekonomi,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Beri Tax Holiday, DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp500 Triliun

“Kebijakan fiskal itu targetnya selalu bagus tapi tidak pernah sampai target. Kemudian sekarang menkeu mendorong tarif PPh sampai 20%. Apakah ini tidak berdampak dalam penerimaan kita pada 2020?” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selanjutnya, komentar datang dari Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasdem. Legislator dari Maluku Utara tersebut menyoroti asumsi makro yang bergerak naik secara moderat untuk tahun depan. Dia meminta jaminan pemerintah agar penerimaan sesuai dengan target.

Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti pilihan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak pada tahun ini. Pemberian fasilitas fiskal tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara selektif.

“Kami hanya tidak ingin pihak yang tidak boleh mendapat insentif justru mendapatkan fasilitas,” paparnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpakan mengatakan pemerintah sudah menghitung risiko pemberian insentif bagi penerimaan negara. Menurutnya, gelontoran insentif di tengah kondisi iklim ekonomi saat ini akan membuat pertumbuhan penerimaan pajak bergerak moderat.

Otoritas pajak menghitung laju pertumbuhan penerimaan tahun depan akan bergerak di kisaran 9% dari target setoran pada 2019. Bila ditambah dengan extra effort dari petugas pajak maka pertumbuhan bisa dikerek naik hingga 12% pada tahun fiskal 2020.

“Target penerimaan pajak pada 2019 dan 2020 masih tetap di basis ekonomi,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Beri Tax Holiday, DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp500 Triliun
Topik : insentif pajak, pajak korporasi, reformasi pajak, Ditjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI