THAILAND

Dorong Industri Robotika, Thailand Siapkan Insentif Pajak Capital Gain

Dian Kurniati | Rabu, 20 Juli 2022 | 15:00 WIB
Dorong Industri Robotika, Thailand Siapkan Insentif Pajak Capital Gain

Ilustrasi. Peserta mencoba robotnya saat Kontes Robot Indonesia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Kontes Robot Indonesia tersebut diikuti sebanyak 121 tim peserta dari 54 perguruan tinggi di Indonesia yang berlangsung pada 2-3 Juli 2022. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand berencana menyiapkan insentif perpajakan untuk mendorong pengembangan industri robotika di dalam negeri.

Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Chaiwut Thanakamanusorn mengatakan industri robotika merupakan salah satu usaha rintisan atau startup yang ingin dikembangkan pemerintah. Terlebih, pemerintah telah menyediakan insentif pembebasan pajak capital gain.

"Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mempromosikan startup dan memberikan mereka kemampuan untuk bersaing secara internasional. Misal, melalui keringanan pajak capital gain," katanya, dikutip pada Rabu (20/7/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Chaiwut menuturkan perkembangan startup dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Thailand. Dia pun mendorong pelaku rintisan memanfaatkan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, termasuk insentif pembebasan pajak capital gain.

Pemerintah telah mengumumkan pemberian insentif pembebasan PPh atas keuntungan dari penjualan saham startup, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Melalui skema insentif tersebut, pemerintah berharap usaha startup terus bermunculan dan berkembang.

Dana modal ventura perusahaan lokal dan asing serta perwalian ekuitas swasta asing juga akan mendapatkan pembebasan PPh atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di perusahaan startup lokal.

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Insentif ini menyasar startup yang terkait dengan industri yang ditunjuk pemerintah melalui Badan Inovasi Nasional dan Badan Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional. Terdapat 12 industri yang menjadi target insentif tersebut, termasuk elektronik pintar, pariwisata berkualitas, pemrosesan makanan, dan robotika.

Untuk memperoleh insentif, startup harus mengantongi minimal 80% pendapatan dari industri yang ditargetkan. Sementara itu, investor yang memperoleh pembebasan pajak capital gain harus memiliki saham di unit startup atau trust setidaknya selama 24 bulan sebelum menjualnya.

Dewan Digital Thailand memperkirakan insentif pajak capital gain di startup akan menarik investasi hingga 320 miliar baht atau Rp137,5 triliun dalam 4 tahun. Kebijakan itu juga akan menciptakan 400.000 lapangan kerja, serta memperkuat PDB hingga 790 miliar baht.

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Deputi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Inovasi Danuch Tanterdtid menyebut industri robotika dunia saat ini sudah bernilai lebih dari 350,4 miliar baht. Dengan insentif, ia optimistis sektor tersebut akan berkembang dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.

"Pasar global diperkirakan akan tumbuh menjadi 1,7 triliun baht dalam 5 tahun ke depan sehingga makin menegaskan pentingnya industri ini bagi perekonomian Thailand di masa depan," ujarnya seperti dilansir nationthailand.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M