Berita
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DJP: UMKM Tidak Diawasi atau Dikejar-kejar

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP: UMKM Tidak Diawasi atau Dikejar-kejar

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan menggencarkan perluasan basis pajak tahun ini. Kebijakan ini juga ditujukan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan perluasan basis pajak untuk UMKM dilakukan dengan pendekatan edukasi. UMKM akan dibina secara persuasif dan didorong untuk masuk sistem administrasi pajak.

“Angka 2 juta UMKM yang sudah membayar pajak itu karena hasil edukasi kita,” katanya di Perpustakaan Nasional, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Hestu menyebutkan kegiatan pengawasan kepada UMKM juga akan dilakukan secara berbeda oleh otoritas pajak. Dia menuturkan konteks pengawasan fiskus kepada UMKM dilakukan dalam bentuk pendampingan bisnis.

Program Business Development Services (BDS) untuk UMKM terus dilakukan oleh unit vertikal DJP yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain juga terus digencarkan oleh otoritas pajak.

Hingga awal tahun fiskal 2020, DJP telah mengantongi puluhan perjanjian kerja sama terkait pembinaan UMKM dengan lembaga terkait. Setidaknya sebanyak 27 lembaga dan entitas bisnis digandeng DJP untuk melakukan pembinaan kepada UMKM.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Lembaga dan perusahaan tersebut adalah Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, PT Angkasa Pura I, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Dahana, dan PT Hutama Karya.

Selanjutnya, ada PT Inalum, PT Jasa Raharja, PT KAI, dan Kimia Farma. Kemudian. Pegadaian, Pertamina, PLN, Pos Indonesia, PT RNI, dan Semen Baturaja. Ada pula kerjasama dengan Sucofindo, Surveyor Indonesia, Taspen, Waskita Karya, Perum Tirta Jasa I, Perum Tirta Jasa II, Peruri, Apindo, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, BPPK Kemenkeu, dan LPEM FEB UI.

"Kami ingin bangun antusias untuk membayar pajak di UMKM. Jadi, itu tidak diawasi, tidak dikejar-kejar, atau apapun," jelasnya.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Data DJP pada 2019 menunjukan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui skema PPh final 0,5% sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Jumlah ini naik 23% dari periode 2018. Adapun jumlah penambahan wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 mencapai 433.513 wajib pajak.

Sebagian besar yang menikmati fasilitas fiskal ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dari total jumlah wajib pajak yang sebanyak 2,3 juta, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final pada tahun lalu hanya 257.738 wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Sering Rancu, Ini Beda EFIN dan Password DJP Online

“Angka 2 juta UMKM yang sudah membayar pajak itu karena hasil edukasi kita,” katanya di Perpustakaan Nasional, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Hestu menyebutkan kegiatan pengawasan kepada UMKM juga akan dilakukan secara berbeda oleh otoritas pajak. Dia menuturkan konteks pengawasan fiskus kepada UMKM dilakukan dalam bentuk pendampingan bisnis.

Program Business Development Services (BDS) untuk UMKM terus dilakukan oleh unit vertikal DJP yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain juga terus digencarkan oleh otoritas pajak.

Hingga awal tahun fiskal 2020, DJP telah mengantongi puluhan perjanjian kerja sama terkait pembinaan UMKM dengan lembaga terkait. Setidaknya sebanyak 27 lembaga dan entitas bisnis digandeng DJP untuk melakukan pembinaan kepada UMKM.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Lembaga dan perusahaan tersebut adalah Deputi bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, PT Angkasa Pura I, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Dahana, dan PT Hutama Karya.

Selanjutnya, ada PT Inalum, PT Jasa Raharja, PT KAI, dan Kimia Farma. Kemudian. Pegadaian, Pertamina, PLN, Pos Indonesia, PT RNI, dan Semen Baturaja. Ada pula kerjasama dengan Sucofindo, Surveyor Indonesia, Taspen, Waskita Karya, Perum Tirta Jasa I, Perum Tirta Jasa II, Peruri, Apindo, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, BPPK Kemenkeu, dan LPEM FEB UI.

"Kami ingin bangun antusias untuk membayar pajak di UMKM. Jadi, itu tidak diawasi, tidak dikejar-kejar, atau apapun," jelasnya.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Data DJP pada 2019 menunjukan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui skema PPh final 0,5% sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Jumlah ini naik 23% dari periode 2018. Adapun jumlah penambahan wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 mencapai 433.513 wajib pajak.

Sebagian besar yang menikmati fasilitas fiskal ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dari total jumlah wajib pajak yang sebanyak 2,3 juta, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final pada tahun lalu hanya 257.738 wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Sering Rancu, Ini Beda EFIN dan Password DJP Online
Topik : UMKM, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

mona

Selasa, 18 Februari 2020 | 23:29 WIB
Good movement. Dengan diperluasnya basis pajak, semakin besar potensi pajak yang bisa direalisasikan. Semoga kedepannya DJP tidak hanya menjangkau UMKM konvensional namun juga UMKM yang jualan secara online
1
artikel terkait
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 06 April 2020 | 14:33 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 12:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT